PEGAF – 21 pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Kabupaten Pegunungan Arfak (pegaf) resmi dilantik, Rabu (27/3/2019) di asrama siswa SMA 1 Anggi, Distrik Anggi. Yosef Muid, resmi menjadi nahkoda baru PGRI Pegaf selama lima tahun kedepan atau sampai tahun 2024, setelah dilantik oleh ketua PGRI Provinsi Papua Barat, yang disaksikan oleh Sekda Pegaf, dan Kepala Dinas Pendidikan Pegaf.
Ketua PGRI Pegaf, Yosef Muid, saat ditemui setelah acara pelantikan, mengatakan, PGRI merupakan sebuah organisasi pelayanan buat para guru, khususnya para tenaga pengajar di Kabupaten Pegaf.
Dikatakannya, tugas berat telah menantinya bersama 20 orang pengurus lainnya. Masalah kesejahteraan guru, dipastikannya akan menjadi prioritas utama dalam kepemimpinannya. “Dalam waktu dekat, kami akan membuat program kerja, terutama kami akan menyuarakan hak-hak guru, khususnya para guru honor yang ada di daerah tersebut,” kata Yosep.
Yosef yang juga Kepala SD Inpres 56 Indabri, menyampaikan rasa terima kasihbya kepada pengurus PGRI Provinsi Papua barat, dan juga Dinas Pendidikan Kabupaten Pegaf, yang telah memberi dukungan, sehingga pelantikan tersebut dapat berlangsung. Tak lupa juga ia menyampaikan terima kasih kepada panitia ataupun pihak-pihak yang membantu.
Ketua PGRI Provinsi Papua Barat, Elimelech Wajoi, mengatakan pengurus PGRI yang baru dilantik, harus segera menindaklanjuti segala masalah yang dihadapi oleh anggota PGRI Kabupaten Pegaf, serta mencarikan solusi dari setiap masalah yang dihadapi para guru.
“PGRI Kabupaten Pegaf mengakomodir hal-hal yang di alami oleh para guru. Karena PGRI merupakan wadah masalah para guru, baik itu yang menyangkut mereka punya nasib, perbaikan kenaikan pangkat, sertifikasi, dan juga tunjangan TPP yang sampai hari ini belum terlihat di permukaan bumi Papua dan Papua Barat ini, itu yang harus kita perjuangkan, sementara di 32 provinsi lainnya sudah menerima hak-hak itu, “katanya.
Sementara itu, Sekda Kabupaten Pegaf, Ever Downsiba, menuturkan, lewat wadah yang terbentuk, dapat menjadi mitra pemerintah daerah dalam peningkatan kualitas pendidikan di daerah tersebut. “Menjadi mitra pemerintah, sehingga masalah pendidikan di pegaf, bisa terakomodir,” katanya.
Pada kesempatan tersebut, Ever mengatakan, komitmen dari pemerintah daerah, untuk memperjuangkan kesejahteraan para guru di “negeri atas awan Papua”. “Tahun ini pemerintah memberikan tambahan upah untuk guru honor dan honda , sebesar Rp. 100 ribu, nilai tersebut memang kecil, namun kita juga melihat keuangan daerah yang tidak bisa menambahkan lebih dari nilai tersebut,” tutupnya. (rsl)
