KPU Kaimana melakukan MoU (Memoranduum of Understanding) bersama BPJS Ketenakerjaan Cabang Papua Barat.
KAIMANA,KLIKPAPUA.COM– Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana, Kamis (12/3/2020), melakukan penandatanganan kerjasama atau MoU (Memorandum of Understanding) dengan BPJS Ketenakerjaan Cabang Papua Barat.
Penandatanganan kerjasama jaminan keselamatan kerja ini berlangsung di Kantor Cabang BPJS Papua Barat di Sorong, masing-masing oleh Ketua KPU Kaimana Kristianus Maturbongs dan Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Papua Barat Mintje Wattu.
Informasi ini disampaikan Komisioner Divisi Teknis KPU Kaimana, Dominika Hunga Andung yang menghubungi wartawan via WhatshApp Group. Dijelaskan, kerjasama ini dilakukan untuk memberikan jaminan keselamatan kerja bagi para penyelenggara ad hoc dalam hal ini PPD, PPS, Pantarlih maupun KPPS.
“Mengingat Pemilu kemarin banyak penyelenggara di tingkat bawah yang jatuh sakit, mengalami kecelakaan bahkan meninggal dunia dan mereka tidak mendapat fasilitas keselamatan dan lainnya karena tidak memiliki jaminan ketenagakerjaan,” terang Dominika.
Jumlah penyelenggara ad hoc yang sudah terdaftar BPJS lanjutnya, adalah sebanyak 35 anggota PPD, sementara 256 anggota PPS, Pantarlih dan KPPS akan menyusul karena saat ini sedang dalam proses perekrutan.
Ditegaskan, BPJS Ketenagakerjaan ini hanya berlaku atau ditanggung oleh KPU selama mereka melaksanakan tugas sebagai anggota PPD, PPS, Pantarlih dan KPPS. “Iya hanya selama menjalankan tugas,” tegasnya.
Penegasan yang sama juga disampaikan Ketua KPU Kristianus Maturbongs. Via telpon selular ia menegaskan, jaminan ketenagakerjaan yang ditanggung KPU ini hanya berlaku sampai berakhirnya masa tugas anggota yang bersangkutan. “Tugas KPU membayar jaminannya hanya sampai selesai masa tugas, dalam hal ini selesai Pilkada. Kalau ada yang mau lanjut ya itu tanggungjawab pribadi,” tegasnya. (iw)
