MK Tolak Seluruh Gugatan Uji Materiil UU Pers

0
dewan-pers-indonesia
JAKARTA,KLIKPAPUA.com—Mahkamah Konstitusi (MK) hari ini (Rabu, 31/8/2022) di Jakarta mengadili permohonan uji materi atau judicial review tentang Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Dalam keputusannya MK menolak gugatan uji materiil UU Pers tersebut.
“Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya,” kata Ketua MK, Usman Anwar, yang
memimpin sidang. Dengan demikian permohonan uji materiil terhadap UU Pers itu pun
gugur.
MK membantah beberapa argumen yang diajukan pemohon. Tudingan, bahwa hanya
Dewan Pers yang membuat aturan organisasi pers dimentahkan oleh MK. Menurut MK,
Dewan Pers memfasilitasi pembahasan bersama dalam pembentukan peraturan
organisasi konstituen pers. Dalam hal ini tidak ada intervensi dari pemerintah maupun
Dewan Pers. Fungsi memfasilitasi, dinilai MK sesuai dengan semangat independensi dan
kemandirian organisasi pers.
Adanya tuduhan bahwa Pasal 15 ayat 2 UU Pers membuat Dewan Pers memonopoli
pembuatan peraturan tentang pers juga dibantah MK. “Tuduhan monopoli pembuatan
peraturan oleh Dewan Pers adalah tidak berdasar,” tutur Usman.
Tentang gugatan atas uji kompetensi wartawan (UKW), MK menyatakan, bahwa hal itu
merupakan persoalan konkret dan bukan norma (aturan). Masalah ini juga sudah
diputuskan pada tahun 2019 dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Soal kemerdekaan pers, MK menyatakan, Pasal 15 ayat 2 huruf (f) dan Pasal 15 ayat 5
UU Pers tidak melanggar kebebasan pers. Bahkan kebebasan berserikat dan
mengeluarkan pendapat pun tidak dihalangi oleh pasal tersebut.
Bersyukur
Menanggapi keputusan tersebut, Wakil Ketua Dewan Pers, M Agung Dharmajaya, mengaku bersyukur. Ia berpendapat, sembilan hakim MK telah menjalankan tugasnya
dengan pikiran jernih dan bersikap adil.
“Itu juga menandakan tidak ada hal yang
kontradiktif antara Pasal 15 ayat 2 huruf (f) dan Pasal 15 ayat 5 dalam UU Pers dengan
UUD 1945. Justru pasal-pasal dalam UU Pers itu sinkron dengan UUD 1945,” ungkap
dia.
Sedangkan anggota Dewan Pers, Ninik Rahayu, mengutarakan secara umum apa yang
digugat oleh para pemohon adalah masalah konkret dan bukan norma. Itu sebabnya dia
mengimbau agar semua konstituen pers yang merasa tidak puas atas ketentuan yang
dibuat oleh organisasi pers hendaknya memberi masukan.
Masukan itu akan melengkapi dan memperbaiki ketentuan yang dibuat oleh insan pers tersebut. “Dengan keputusan MK ini, kami berharap semua pihak bisa mematuhi. Tak hanya terbatas pada insan dan organisasi pers, akan tetapi pemerintah pun perlu mematuhinya,” kata dia.
Uji materiil UU Pers ini dimohonkan oleh Heintje Grinston Mandagie, Hans M Kawengian,
dan Soegiarto Santoso. Mereka mengajukan uji materiil UU Pers ke MK pada 12 Agustus
2021.
Adapun dari Dewan Pers yang ikut menyaksikan jalannya persidangan adalah M
Agung Dharmajaya, Ninik Rahayu, dan Asmono Wikan. Mereka hadir secara daring
mendampingi pengacara Dewan Pers, Wina Armada SH. (rls/bm)

SPACE
SPACE
SPACE
SPACE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.