Rapat evaluasi tindak lanjut hasil temuan BPK RI Perwakilan Papua Barat dan evaluasi pelaporan capaian aksi pencegahan korupsi (MCP) Pemkab Manokwari semester I 2022, Rabu (31/8/2022) di sasana karya kantor Bupati Manokwari. (Foto: Elyas/klikpapua)
MANOKWARI,KLIKPAPUA.com–Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manokwari berupaya ingin mencapai nilai tertinggi dalam Monitoring Centre for Prevention (MCP) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di Papua Barat.
MCP merupakan aplikasi atau dashboard yang dikembangkan oleh KPK untuk melakukan monitoring capaian kinerja program pencegahan korupsi, melalui perbaikan tata kelola pemerintahan yang dilaksanakan pemerintah daerah di seluruh Indonesia.
Tahun 2021, capaian MCP Manokwari sebesar 65,79 persen atau berada diperingkat kedua di Papua Barat setelah kabupaten Kaimana.
Tak ingin tertinggal dari Kabupaten Kaimana, Pemkab Manokwari menghadirkan seluruh pimpinan OPD dalam Rapat evaluasi tindak lanjut hasil temuan BPK RI Perwakilan Papua Barat dan evaluasi pelaporan capaian aksi pencegahan korupsi (MCP) Pemkab Manokwari semester I 2022, Rabu (31/8/2022) di Sasana Karya Kantor Bupati Manokwari.
Sekda Kabupaten Manokwari drg. Henri Sembiring sempat melontarkan kekecewannya terhadap kehadiran pimpinan OPD yang diwakilkan. “Saya kecewa melihat kehadiran OPD yang diwakili. Jangan pakai yang mewakili, karena ini menunjukkan kesiapan untuk menindaklanjuti,” kata Sembiring.
Sembiring mengungkap, pada tahun 2021 dari jumlah 81 temuan BPK perwakilan Papua Barat, menyisakan dua temuan yang belum sesuai standar BPK RI. “81 temuan sudah kita tindaklanjuti, 79 sudah tintas. Semua sudah ditindaklanjuti tapi dua di antaranya belum sesuai standar BPK,” bebernya.
Menurutnya, hal itu bukti bahwa kesanggupan OPD dalam menindak lanjuti rekomendasi temuan BPK jika dilakukan dengan sungguh-sungguh.
Dia pun menyampaikan apresisasi yang tinggi kepada pimpinan OPD yang sudah menindaklanjuti temuan tahun 2021 tersebut. Sejauh ini, hampir 900 an temuan BPK RI yang sudah ditindaklanjuti dari 1.300 temuan sejak 2004.
Sekda Sembiring, meminta kepada pimpinan OPD dilingkup Pemkab Manokwari agar kooperatif ketika dipanggil Inspektorat Manokwari. “Pimpinan OPD harus aktif jika dipanggil Inspektorat, kenapa harus aktif. Karena kebanyakan temuan rekomendasi dari BPK itu adalah administratif,” lanjutnya.
Meski saat ini Manokwari berada diperingkat kedua terbaik di Papua Barat, Dia meminta agar tidak bertepuk dada. Melainkan lebih giat lagi dalan menindaklankuti temuan yang dimaksud agar dapat melampaui kabupaten Kaimana sebagai peringkat Pertama.
“Memang kita sudah dua terbaik dari seluruh kabupaten di Papua Barat, tapi jangan cepat puas. Kita harus kejar supaya kita lambung Kaimana kalau bisa. Barang apa jadi, kita kan kabupaten tertua, sumberdaya manusia disinikan bagus-bagus cuma tidak dikerjakan saja,” kata Sembiring menyemangati.
Mantan Kepala Dinas Kesehatan Manokwari ini mengunginkan, Akhir September nanti sedikitnya Manokwari dapat mencapai angka 40 persen. Pasalnya, pada semester I ini telah mencapai angka 33,37 persen. “Sekarang kita sudah 33 persen, diminta oleh Inspektorat Jenderal Kemendagri diminta September akhir kita 40 persen,” harapnya. (dra)
