OPD di Pemkab Bintuni Diminta Menyusun Program Kerja yang Berpihak pada Pengarusutamaan Gender

0
68
Kegiatan Koordinasi dan singkronisaai pelaksanaan pengarustamaan gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota Tahun 2022, yang di gelar Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Teluk Bintuni, Rabu (6/7/2022).
BINTUNI,KLIKPAPUA.com–Bupati Teluk Bintuni melalui Asisten III Bidang Administrasi Isak Laukon mengimbau kepada jajaran OPD untuk menyusun program kerja yang berpihak pada pengarusutamaan gender (PUG).
Hal ini disampaikan Isak Laukon ketika membuka Kegiatan Koordinasi dan singkronisaai pelaksanaan pengarustamaan gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota Tahun 2022, yang digelar Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Teluk Bintuni, Rabu (6/7/2022).
“Coba di dinas-dinas sisihkan sedikit saja tidak banyak-banyak”, kata Laukon seraya meminta DP3AKB untuk turun ke lapangan memberikan pemahaman.
Dikatakan Isu Gender merupakan isu utama dalam membangun sumber daya manusia, meskipun sudah banyak program yang dilaksanakan untuk meningkatkan Kualitas Hidup perempuanperempuan dan mendukung kesetaraan gender.
Kebijakan pembangunan yang responsif gender dimaksudkan untuk meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender dalam pembangunan, karena ini merupakan strategi mengintegrasikan perspektif gender dalam pembangunan yang dimulai dengan proses perencanaan, pelaksanaan, pengaggaran serta pemantauan evaluasi seluruh kebijakan program.
Sementara itu peneiliti pusat Studi Wanita dari UGM, Sisparyadi  mengatakan, kegiatan ini dilaksanakan untuk mendorong Focal Point Gender yang tugasnya mengkoordinasikan melaksanakan memantau kegiatan PUG masing-masing OPD.  “Harapanya secara internal mereka bisa bergerak kemudian bisa dikoordinasikan di lintas OPD harapanya pelaksanaan PUG bisa lebih cepat,” katanya.
Sementara itu di tanya mengenai keberpihakan program pembangunan terhadap PUG ini kata Sisparyadi hal itu sejauh ini belum terjadi di Teluk Bintuni. Karena jika hal ini terlaksana makan akan ada penghargaan yang diberikan kepada instansi dimaksud.
“Indikator keberhasilan pembangunan PUG ada yang namanya anugerah Parahita ekapraya yaitu anugrah yang diberikan pemerintah pusat atas keberhasilan pembangunan perempuan di tingkat pusat hingga daerah, namun sejauh ini di Bintuni belum ada ada, ini yang akan kita dorong supaya Bintuni bisa yang pertama mendapat penghargaan itu,” katanya.
Sisparyadi juga mengatakan, program PUG harus menjadi program seluruh OPD dan dikoordinasikan oleh Bappeda sebagai perencana starategis daerah, sehingga perlu ada penyamaan persepsi program dan pemikiran bersama. (dr)
SPACE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.