Serahkan DPA, Sekda Pegaf Minta OPD Buat Rencana Kerja

0
325
Sekda Pegunungan Arfak, Ever Dowansiba menyerahkan DPA tahun 2020 kepada seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
PEGAF,KLIKPAPUA.COM– Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pegunungan Arfak, Ever Dowansiba, secara resmi telah menyerahkan Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) tahun 2020 kepada seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Kegiatan tersebut dilaksanakan di ruang rapat kantor bupati, Distrik Anggi, Senin (17/2/2020).
Dengan diserahkannya DPA, Ever menginstruksikan seluruh kepala OPD untuk segera secepatnya menjalankan kegiatan sesuai dengan yang direncanakan. Masing-masing OPD diminta untuk membuat rencana kerja yang digunakan sebagai acuan dalam rangka merealisasikan kegiatan dan programnya, sehingga target-target kinerja dapat terlaksana tepat waktu dan tepat sasaran. “Harus cepat supaya anggaran dapat terserap lebih cepat dan tidak menumpuk pada akhir tahun,” minta Ever.
Sekda juga mengingatkan, OPD teknis harusnya memberikan porsi yang lebih besar kepada  belanja modal  dan  melakukan efisiensi pada belanja operasional. “Jangan sebaliknya, jangan sampai belanja operasional yang lebih banyak daripada belanja modal. Jangan sampai menghabiskan anggaran tanpa arah yang jelas,” imbuhnya lagi.
Seperti yang diketahui APBD tahun 2020 Kabupaten Pegaf mencapai Rp.985.279.741.000. Untuk itu Ever mengingatkan anggaran yang besar tersebut digunakan dengan baik demi mensejahterakan dan memakmurkan masyarakat di 166 kampung dan 10 distrik di daerah dengan julukan negeri atas awan Papua tersebut.
“Jangan ada yang gunakan anggaran sendiri-sendiri. Setelah terima dpa, masing-masing dinas melakukan rapat dan membahas rencana kerja, sehingga program dan kegiatan dapat terlaksana Dangan baik untuk mensejahterakan masyarakat di Pegaf,”
Pada kesempatan tersebut, Ever mengakui penyerahan DPA di Pegaf sudah terlambat jika  dibandingkan dengan daerah lainnya di Papua Barat. Keterlambatan tersebut disebabkan oleh adanya revisi dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). BPKP menemukan beberapa program dan kegiatan yang tidak sesuai dengan peruntukannya. “Ada juga dari OPD yang melebihi pagi anggaran yang di berikan, inilah yang membuat keterlambatan,” pungkasnya.(rsl/bm)

Editor: BUSTAM

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.