Ketua MRP PB Minta Pembangunan Infrastruktur di Pegaf Harus Diprioritaskan

0
156
Ketua Majelis Rakyat Papua (MPR) Provinsi Papua Barat Maxsi Nelson Ahoren bertemu masyarakat dalam masa reses sidang III tahun 2019, di Distrik Sururey.(Foto : klikpapua.com)
PEGAF,KLIKPAPUA.COM— Ketua Majelis Rakyat Papua (MPR) Provinsi Papua Barat, Maxsi Nelson Ahoren, meminta Pemerintah Provinsi Papua Barat dan Pemerintah Kabupaten Pegunungan Arfak untuk mengejar ketertinggalan pembangunan infrastruktur di Pegaf. Pasalnya daerah yang berdiri sejak tahun 2012 ini belum keluar dari keterisolasian daerah.
Demikian disampaikan Maxsi saat di temui usai menerima aspirasi masyarakat dalam masa reses sidang III tahun 2019, di Distrik Sururey, Kamis (10/10/2019).
Menurutnya pembangunan infrastruktur dasar seperti  jalan dan jembatan di negeri kabut, merupakan pekerjaan rumah yang harus diprioritaskan oleh Pemerintah Provinsi Papua barat dan Pemerintah Kabupaten Pegunungan Arfak.
Terlebih lagi Kabupaten Pegaf merupakan daerah yang dikenal dengan potensi pertaniannya. Masyarakat di daerah ini dikenal sebagai petani namun masih kesulitan memasarkan hasil pertanian mereka. Pembangunan jalan dan jembatan, dinilai  dapat memudahkan  masyarakat setempat untuk menjual hasil buminya.
Selain itu, pembangunan infrastruktur yang dikerjakan oleh pemerintah dapat mendongkrak pengembangan pariwisata di negeri kabut ini, keindahan alam di pegaf sudah banyak dikenal oleh khalayak luas, namun akses/jalan menuju daerah ini  membuat   wisatawan enggan datang menikmati panorama danau anggigiji (laki-laki) dan Anggigida (perempuan).
Maxsi mengungkapkan pada tahun ini, Pemerintah Provinsi Papua Barat menggelontorkan anggaran yang cukup besar untuk pembangunan ruas jalan dan jembatan. Dia menyebutkan ada dua ruas jalan (Sururey-Izim dan Anggigida-Ransiki) yang saat ini sedang dikerjakan dan diharapkan rampung pada tahun depan.
Dia juga mengharapkan Pemerintah Kabupaten Pegunungan Arfak untuk mengambil langkah pembangunan ruas jalan dan jembatan antara distrik dan kampung yang belum terhubung.
“Butuh pembenahan ulang lagi dari Pemerintah Papua Barat untuk pembangunan jalan trans ini, selain itu pembangunan ruas jalan antara pemukiman masyarakat juga harus dikejar oleh pemerintah daerah,” katanya.
Sebelumnya, Ketua MPR Papua barat ini menjaring aspirasi masyarakat di Kabupaten Pegaf. Pembangunan infrastruktur menjadi salah satu permintaan masyarakat adat setempat dan disebutnya akan ditindaklanjuti olehnya dan anggota MRP lainnya.(rsl/bm)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.