MANOKWARI,KLIKPAPUA.com—Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi anggota Tim Validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi telah ditutup Rabu (1/12/2021) oleh Dr. Abdullatief Suaeri (Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan) Provinsi Papua Barat.
Kegiatan ini dimulai pada Senin (29/11/2021) bertempat di Hotel Aston Niu Manokwari dan dan juga diikuti secara daring melalui aplikasi zoom.
Kegiatan Bimtek ini merupakan Kerjasama antara DLHP Provinsi Papua Barat dengan Global Green Growth Institute (GGGI) guna meningkatkan kapasitas tim validasi provinsi dan saat yang sama kualitas dokumen KLHS untuk dokumen perencanaan ruang dan pembangunan.
Abdullatief mengatakan sebanyak lebih kurang 25 orang anggota Tim Validasi KLHS Provinsi yang terdiri dari perwakilan OPD (Bappeda, DLHP, Dinas PUPR, dll), perwakilan dari Universitas Papua (UNIPA), dan praktisi Lingkungan di Provinsi Papua Barat. Tim Validasi yang mendapat mandat Gubernur Papua Barat berdasar SK No. 660/150/7/2021 tersebut bertugas melakukan validasi proses penyelenggaraan/pelaksanaan dan pembuatan KLHS untuk dokumen perencanaan pembangunan dan spasial di kabupaten dan kota.
“Bimtek ini sangat berguna tidak saja bagi tim validasi KLHS provinsi, tapi juga bagi pengambil keputusan di semua OPD teknis untuk memahami proses perencanaan yang komprehensif dan berkelanjutan, yang mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung Lingkungan hidup. Setelah bimbingan teknis ini, anggota tim validasi provinsi dapat memastikan bahwa dokumen KLHS untuk RPJMD dan rencana tata ruang (RTRW, RDTR, dll) telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, terutama dalam membantu pemerintah daerah mencapai memaksimalkan misi sebagai Provinsi Konservasi dan komitmen Deklarasi Manokwari”, harap Kepala Dinas LHP.
Pada kesempatan yang sama, Provincial Representative GGGI untuk Papua Barat, Meihaar Josiano mengatakan bahwa pemahaman, pengetahuan, dan keterampilan yang diperoleh oleh tim validasi selama mengikuti Bimtek ini akan sangat berguna dalam meningkatkan kualitas rapat validasi KLHS ke depannya, yang juga akan berujung pada peningkatan kualitas dokumen KLHS itu sendiri.
“Upaya mencapai target penurunan emisi Provinsi Papua Barat dalam kerangka NDC (nationally determined contribution) dan Net zero sink 2030 untuk sektor lahan dan hutan sejalan dengan komitmen Pemerintah RI saat penanda-tanganan Paris Agreement di 2015 lalu, yang dikonfirmasi lagi oleh Presiden Jokowi saat memberikan sambutan di konferensi para pihak (COP) UNFCCC ke-26 di Glasgow, Skotlandia,“ pungkas pria yang akrab disapa Ozy ini.
Sebagian besar materi yang diberikan langsung oleh narasumber dari kementerian teknis, dan praktisi lingkungan pegiat KLHS dari perguruan tinggi dan lembaga lainnya, sangat up-to-date dan praktis untuk langsung digunakan oleh Tim Validasi Provinsi Papua Barat.
Selain itu, Daniel Leonard, Kepala Bidang Penataan dan Penegakan Lingkungan Hidup DLHP Papua Barat, mengatakan bahwa di Bimtek ini dilakukan juga “praktek” rapat validasi dokumen KLHS RPJMD dan RTRW yang mendekati keadaan sesungguhnya, dengan memanfaatkan pengetahuan dan keterampilan yang telah diperoleh. Dalam Latihan rapat tersebut juga digunakan matriks pembobotan untuk menilai pelaksanaan serta kualitas KLHS, baik dari prosedur pelaksanaan, kelengkapan dokumen, dan substansi KLHS. Matriks tersebut telah didiskusikan, dilatihkan dan disepakati oleh para peserta dan narasumber di hari sebelumnya.
“Diharapkan,Hasil Bimtek ini dapat dijadikan pembelajaran untuk meningkatkan kualitas dan standar penilaian rapat validasi KLHS ke depannya,” ujar Leonard.
Dihadiri secara daring dan luring oleh pemateri nasional dari kementerian ATR-BPN, Kemendagri, perguruan tinggi, dan lembaga lainnya, kegiatan ini juga diperkaya secara konten oleh beberapa praktisi Lingkungan hidup nasional dan dari Tanah Papua sebagai fasilitator pelatihan, di antaranya Paulus Tallulembang, Dr Irwan Tjolli, Armand Siahainea, Marthinus Wattimena dan Yandri Maharum. (ars)
