Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Barat, Yan Piet Mosso. (Foto: Aufrida/klikpapua)
MANOKWARI,KLIKPAPUA.com— Pemerintah Provinsi Papua Barat akan mendapat kunjungan Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia.
Kunjungan Menteri Investasi akan dijemput langsung Penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw dan Bupati Manokwari Hermus Indou di Bandara Rendani, yang dijadwalkan akan tiba, Rabu (15/6/2022) pagi.
Kehadiran Menteri Bahlil dalam rangka menghadiri dan membuka acara rapat koordinasi percepatan investasi dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu Papua Barat.
Ungkap Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Barat, Yan Piet Mosso saat ditemui di auditorium PKK di sela-sela Raker Bupati/Walikota, Selasa ( 14/6/2022).
Lebih lanjut Mosso menyampaikan, agenda Menteri asal Papua Barat itu akan mengunjungi Pabrik Semen Maruni dan menuju SP dalam rangka memastikan lokasi pembangunan pengembangan investasi Pabrik Pakan Ternak.
Selain itu juga akan melakukan dialog langsung dengan pihak-pihak terkait tentang penambangan liar yang sekarang sementara ditangani oleh penegak hukum.
Selain itu yang paling terpenting adalah rapat koordinasi percepatan investasi. Hal ini merupakan forum strategis dalam rangka silahturahmi, dialog, diskusi-diskusi pemikiran utama dan komitmen bersama dalam rangka mendesain strategi baru untuk mendorong percepatan investasi di Papua Barat.
“Dan kita akan jadikan Papua Barat sebagai provinsi tujuan investasi. Karena Papua Barat ini kaya akan sumber daya alam, tapi potensi-potensi ini belum dikelola secara maksimal untuk menjadikan Papua Barat sebagai provinsi yang berdaya saing yang maju pertumbuhan ekonominya,” ucap Mosso.
Ada hal penting dengan masuknya investasi di Papua Barat yakni hadir untuk percepatan pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, mengurangi angka pengangguran, dan meningkatkan pendapatan perkapita.
“Itu hal-hal yang menjadi tujuan kita kenapa harus berinvestasi, sehingga seluruh kepala-kepala daerah dan pimpinan OPD terkait kita akan berkolaborasi bersinergi untuk menjadikan Papua Barat sebagai provinsi investasi, provinsi pembangunan berkelanjutan, dan provinsi konsevasi,” pungkasnya. (aa)
