Ketua DPD KNPI Papua Barat, Samy Djunire Saiba (Foto: Ist)
MANOKWARI,KLIKPAPUA.com—Ketua DPD KNPI Papua Barat, Samy Djunire Saiba menanggapi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3/1774/SJ tanggal 27 Maret 2023 tentang usulan nama calon Penjabat Gubernur, secara khusus di Provinsi Papua Barat.
DPD KNPI menilai bahwa hal tersebut adalah aturan Negara, yang mana Presiden melalui Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengevaluasi kinerja penjabat (Pj.) Kepala Daerah se-Indonesia, guna mengetahui sejauh mana kinerja para Pj. Kepala Daerah dalam membangun daerah.
“Kita tahu bahwa masa penjabat kepala daerah paling lama setahun dan bisa diperpanjang ataupun tidak, tergantung pada evaluasi dari Kemendagri,” ujar Samy dalam rilis yang diterima, Senin (2/4/2023).
Ia menilai kinerja Penjabat Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw, sangat baik dan telah melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan menunjukkan loyalitas dan totalitas terhadap visi yang diberikan oleh Negara selama memimpin Papua Barat.
“Yang kami ikuti, beliau juga selalu menanamkan nilai-nilai moral dan pengabdian kerja yang tulus dan menjadi abdi Negara yang bekerja taat azas dan loyal kepada pimpinan,” kata Samy.
“Kata-kata beliau yang menjadi tren di kalangan anak muda adalah, “Stop Bikin Diri Inti”. Artinya sebagai pelayan masyarakat kita harusnya melayani masyarakat dengan baik, karena kita hanyalah seorang pelayan bagi masyarakat,” sambung Samy.
Ia pun teringat kata Waterpauw ketika dalam Raker Bupati/Walikota se-Provinsi Papua Barat tahun 2022 di Aimas, Sorong, yang menyatakan bahwa, “Komunikasi harus kita buka, bicara tentang semua kebijakan antara semua pihak adalah komunikasi. Seperti duduk begini salurkan semua pikiran yang mewakili rakyat. Jadi Stop Bikin Diri Inti, kalau tidak bekerja untuk rakyat,” kata Samy.
Dia pun menilai Pj Gubernur Waterpauw sudah berjalan sesuai kriteria yang diberikan oleh Pemerintah Pusat, salah satu ciri kepemimpinannya yang diamati adalah Waterpauw taat asas, loyal, totalitas dan patuh kepada pimpinan serta keputusan negara.
“Ciri kepemimpinan ini tentu menjadi modal dasar bagi setiap orang yang akan menjadi pemimpin di Bumi Kasuari,” ujarnya.
Dalam pandangan KNPI Papua Barat, obsesi Waterpauw ingin hadirkan Bumi Kasuari menjadikan provinsi rule model pemerintahan otonomi khusus di Tanah Papua.
Dalam artian, tanah Papua dapat mengalami loncatan percepatan pembangunan dan perubahan yang signifikan, selanjutnya rakyat dapat menikmati kesejahteraan secara adil dan merata, dan tidak ada lagi teriakan merdeka. “Semua itu bergantung pada siapa kepala daerahnya dan tentu penyelenggara negara yang dipimpinnya.”
KNPI Papua Barat juga mengamati ada beberapa pokok-pokok penilaian, seperti kepemimpinan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah (utamanya aspek kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan pelaksanaan pelayanan publik), serta kewajiban dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah, dilaksanakan dengan baik oleh Waterpauw.
“Waterpauw sangat memegang teguh prinsip mengamalkan nilai-nilai Pancasila, melaksanakan UUD RI tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara Keutuhan NKRI. Ini tentunya menjadi amanah yang di berikan oleh Negara dan semuanya sudah beliau jaga dan jalankan dengan sangat baik. Dan bagi kami beliau pantas mendapat predikat “excellent” dan nilai tersebut harus kami genererasi muda pedomani dan jalankan,” katanya.
KNPI Papua Barat juga menilai Waterpauw menunjukkan dedikasi yang baik dengan terus menjaga etika pribadi dan norma-norma dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, serta ia terus menjalin hubungan kerja bersama yang baik dengan forkopimda dan seluruh instansi vertikal di daerah serta lembaga organisasi kemasyarakatan, baik lembaga keagamaan, organisasi politik, organisasi masyarakat adat, paguyuban-paguyuban, dan secara khusus menjadi pembina bagi organisasi kepemudaan di Papua Barat, terutama sangat bersinergi dengan KNPI Papua Barat.
Karena itu KNPI Papua Barat menilai bahwa Pemerintah Pusat/ Kementerian Dalam Negeri akan sangat bijaksana dalam melakukan penilaian dan evaluasi kinerja terhadap Penjabat Kepada Daerah di Indonesia secara khusus bagi Penjabat Gubernur Papua Barat.”
KNPI Papua Barat secara penuh memberikan dukungan kepada Pemerintah Pusat dalam melakukan evaluasi kinerja Penjabat Gubernur Waterpauw dan sangat yakin Negara akan menempatkan Penjabat Gubernur Papua Barat yang bekerja tepat, bergerak cepat dan tentunya memberikan rasa aman bagi semua orang Indonesia yang ada di Bumi Kasuari, seperti yang telah ditunjukan oleh Pj. Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw selama ia memimpin. (rls)
