Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan membuka rapat koordinasi teknis bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2020, di Manokwari, Rabu. (Foto: Aufrida/klikpapua)
MANOKWARI,KLIKPAPUA.COM – Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Papua Barat menggelar rapat koordinasi teknis bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2020, di Manokwari, Rabu (26 /2/ 2020).
Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan mengatakan, sesuai undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, SPPN mengamanatkan kepada pemerintah provinsi/kabupaten/kota untuk menyusun sejumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah.
Pemerintah Papua Barat terus melakukan pembangunan infrastruktur dasar pembangunan untuk mendorong percepatan pembangunan di wilayah ini. Ada beberapa wilayah perlu mendapat perhatian, terkait energi listrik dan penyediaan air bersih.
Kata Gubernur, pembangunan infrastruktur dasar menjadi prioritas yang harus segera dilaksanakan, agar dapat mendorong peningkatan pembangunan di wilayah ini. Pembangunan rumah layak huni dan rumah khusus pada di beberapa kabupaten/kota menjadi prioritas Pemerintah Provinsi Papua Barat.
Dalam rakor ini, kata Gubernur, ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian, secara garis besar yaitu kondisi geografis wilayah yang sulit telah mengakibatkan cukup tingginya indeks kemahalan konstruksi wilayah Provinsi Papua Barat, yang berakibat pada tingginya biaya pembangunan infrastruktur fisik daerah, presentasi wilayah kabupaten/kota yang terhubung dengan jaringan jalan di Provinsi Papua Barat masih kurang yaitu hanya 42, 15%.
Belum memadainya kuantitas dan kualitas jalan di wilayah Provinsi Papua Barat terutama ke daerah-daerah yang memiliki potensi besar baik di bidang pertanian dan perkebunan pariwisata kelautan dan perikanan seperti akses jalan dari Kabupaten Pegunungan Arfak menuju Kabupaten Manokwari.
“Masih banyak jalan jalan provinsi yang masih dalam status rusak dan belum optimal. Penanganannya dari sepanjang 2.309 KM jalan yang di bawah kewenangan provinsi hanya 638 kilometer yaitu 27,6% yang sudah diaspal dan dalam kondisi baik, sedangkan sepanjang 1.671 km atau 72,4% masih berupa jalan tanah dan dalam kondisi rusak dan juga belum optimalnya pemeliharaan saluran irigasi di 11 wilayah yang menjadi kewenangan provinsi.” Kata Gubernur.
Dengan adanya persoalan ini, lanjut Gubernur, perlu penanganan secara serius dan tindak lanjut secara teknis. “Untuk itu melalui rakornis bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2020 ini saya berharap agar hasil dari rakornis ini dapat menjawab apa yang sudah saya sampaikan dengan identifikasi masalah-masalah tersebut, dan mencari solusinya, agar pembangunan infrastruktur yang kita kerjakan tepat sasaran,” harap Gubernur. (aa/bm)
