MANOKWARI, KLIKPAPUA.com- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengglar Talkshow atau dialog pelaksanaan Regsosek di Papua Barat.
Talkshow tersebut menghadirkan narasumber Bupati Manokwari Hermus Indou, Ketua Dewan Adat Wilayah III Papua Barat Paul Finsen Mayor, Ketua Tim Statistik Sosial BPS Provinsi Papua Barat Ika Rusinta Widiyasari, dan Perencana Ahli Madya, Kementerian PPN/Bappenas, Widaryatmo.
Serta dihadiri sejumlah mahasiswa, tokoh masyarakat aparatur kampung dan wartawan. Berlangsung pada Senin (14/11/2022) disalah satu hotel di Manokwari.
Bupati Manokwari Hermus Indou mengatakan, pemerintah kabupaten mendukung Regsosek di Manokwari. Kegiatan Regsosek ini juga sebagai bahan gambaran kondisi pembangunan di daerah ini.
Bupati menginginkan data yang disajikan oleh BPS secara akurat, pelaksanaan sensus penduduk tidak hanya dilakukan selama 1 bulan. Memperpanjang waktu sensus hingga 3 bulan agar hasil sensus akurat.
“Papua Barat dan Manokwari sangat menerima adanya Regsosek, pemerintah daerah telah mencoba membantu baik dari segi administrasi, teknis, keamanan, dan lainnya dalam mensukseskan Regsosek.” kata Bupati Hermus.
“Regsosek akan melahirkan basis data tunggal yang dapat dipakai sebagai acuan dalam merencanakan program masyarakat yang lebih actual, khususnya di daerah-daerah” tambahnya.
Ika Rusinta, ketua Tim Statistik Sosial BPS Provinsi Papua Barat mengatakan, BPS telah melakukan pendataan yang dimulai dari 15 Oktober hingga 14 November 2022.
Saat ini pencapaian realisasi pendataan Regsosek di Provinsi Papua Barat sudah mencapai 85 persen dari total target 100 persen seluruh penduduk Papua Barat.
“Sampai saat ini, ada beberapa tantangan pendataan Regsosek di Papua Barat yaitu terkait medan geografis yang variatif. Di daerah remote, pendataan susah terjangkau karena minimnya akses, sedangkan di daerah perkotaan pendataan juga mengalami kesulitan karena beberapa masyarakat hanya dapat didata pada waktu-waktu tertentu” ujarnya.
Ika menambahkan, kepala BPS Papua Barat memutuskan untuk melanjutkan pendataan hingga akhir November ini, karena belum tercapainya target 100 persen pendataan di Papua Barat.
Sementara ketua DAP Wilayah III Papua Barat mengatakan, Menjadi hal penting bahwa seluruh stakeholder baik pemerintah dan tokoh-tokoh masyarakat harus terus dapat terlibat dan berjalan beriringan untuk memberikan informasi dan edukasi terkait pentingnya pendataan Regsosek kepada masyarakat agar dapat terciptanya satu data yang dapat dipakai sebagai acuan menyusun program-program pembangunan.
Melalui informasi penduduk yang komprehensif dan universal, Regsosek akan mampu menyajikan peringkat kesejahteraan setiap penduduk dan meningkatkan ketepatan sasaran program-program pemerintah, tidak saja program bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi, namun juga program
peningkatan daya saing Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang dimiliki penduduk kelas menuju menengah.
Intervensi kelas menengah berbasis data akan menjamin inklusifitas pembangunan, salah satunya intervensi itu dapat menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat rentan. (dra)
