Baesara Wael: IDI, Mengharuskan Pemerintah Lebih Terbuka Terhadap Aspirasi yang Berkembang

MANOKWARI,KLIKPAPUA.com—Kepala Kesbangpol Papua Barat, Baesara Wael mengatakan, partisipasi masyarakat dalam memperjuangkan tuntutan maupun mengawasan terhadap jalannya pemerintahan, telah menjadi gejala hukum di seluruh provinsi.

“Hal ini mengharuskan pemerintah lebih bersikap peka dan lebih terbuka terhadap aspirasi yang berkembang,” jelas Baesara sebelum membuka Focus Group Discussion (FGD) Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Papua Barat, yang diselenggarakan BPS Papua Barat, Selasa (20/4/2021) di Manokwari. FGD ini diikuti Ombudsman Papua Barat, Kesbangpol Papua Barat, PWI Papua Barat, Dewan Adat Papua, perwakilan organisasi keagamaan, media, parpol dan perwakilan mahasiswa.

Untuk menuju Papua Barat yang aman, sejahtera dan bermartabat, lanjut Baesara, dibutuhkan sejumlah data dan informasi sebagai instrumen didalam  perencanaan pembangunan.“Indikator makro ekonomi, indikator pendidikan dan kesehatan, serta indikator sosial lainnya perlu terus dikembangkan. Bahkan kita sudah memiliki alat ukur untuk memotret perkembangan demokrasi di Indonesia, juga di Provinsi Papua Barat. Alat ukur baru tersebut disebut Indeks Demokrasi Indonesia (IDI),” kata Baesara.

Diharapkan, dengan alat ukur ini dapat memotret sejarah perjalanan bangsa Indonesia dalam berdemokrasi. “Dewasa ini tuntutan masyarakat agar pemerintah lebih transparan dalam aspek perencanaan dan penganggaran, terutama perencanaan yang berpihak pada masyarakat bawa,” tuturnya.

Secara umum, sebut Baesara, masyarakat sudah tercerahkan, mengetahui hak dan kewajibannya sebagai bagian dari warga Negara. Pemerintah Provinsi Papua Barat diklaim telah mendorong kehidupan berdemokrasi, dengan memberikan  ruang untuk penyampaian aspirasi. “Pemanfaatan ruang oleh masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya, terdermin dari tingginya capaian aspek kebebasan individu,” akunya.

Dikatakan Baesara,  demokrasi telah membawa perubahan-perubahan politik ke arah yang lebih maju, baik ditingkat Nasional maupun daerah. Demokrasi merupakan sarana membentuk sistem politik, dengan memberikan hak-hak yang lebih luas kepada masyarakat. “Sehingga jalannya roda pemerintahan selalu menjadi terawasi, dengan demikian, dapat mengurangi penyalahgunaan kewenangan dan kekuasaan,” katanya.

Konstruktif demokrasi, menurut dia, dibangun melalui tiga pilar utama, yakni kebebasan sipil, hak-hak politik dan institusi demokrasi. “Demokrasi telah menjadi norma di negara-negara berkembang di dunia, demikian juga di Indonesia. Ketika populasi memiliki hak untuk turut ambil bagian dalam mengukur kepentingan publik, pada saat itulah demokrasi menjadi dimensi yang tidak terpisahkan dari pembangunan manusia. Indonesia sekarang ini dinilai dunia sebagai Negara yang demokrasi,” kata Baesara.

Namun tantangan dan ketikdakpastian ditengah Covid-19, dapat memberikan pelajaran berharga tentang kedewasaan demokrasi, khususnya di Papua Barat. Untuk mengukur keberhasilan  maupun kegagalan demokrasi, kata Baesara, bukanlah sesuatu yang mudah. Oleh karena pengiat demokrasi itu sendiri memilik dimensi yang sangat luas.

Perkembangan demokrasi dari waktu ke waktu, selain melalui review koran dan dokumen, informasi dalam perhitungan IDI juga dikumpulkan melalui FGD, seperti yang tengah dilakukan. Selanjutnya akan dilakukan wawancara mendalam. “Oleh karena itu, saya mengharapkan kesungguhan dan keseriusan dari peserta FGD untuk melakukan diskusi yang intensif, agar tercapai hasil yang optimal. Untuk diketahui, keberadaan bapak/ibu sebagai nara sumber, semua peserta memiliki kontribusi yang dapat disumbangkan dalam proses penyusunan IDI Provinsi Papua Barat,” tutur Baesara.

Perkembangan demokrasi, tegas dia, harus membuka ruang seluas-luasnya, agar masyarakat dapat menyampaikan hak-hak politiknya. Misalnya keberadaan  peran perempuan dalam parlemen, juga harus ditingkatkan, untuk menjaga keseimbangan aspirasi dan keberpihakan. Rendahnya capaian hak-hak politik warga Negara, terutama pada perempuan, menurut dia, haru mendapat perhatian bersama.

Selain itu, peran lembaga demokrasi, seperti  DPRD, pemerintah,KPU, peradilan, juga partai politik haruslah ditingkatkan, agar dapat digunakan sebagai saluran demokrasi oleh arus bawah. “Ini penting untuk mendongkrat capaian IDI di Papua Barat. Karena IDI Papua Barat masih sangat rendah. Itu artinya, lembaga-lembaga tersebut harus lebih mengembangkan diri, secara terus menerus, agar berfungsi dengan baik. Meski disadari mengurus demokrasi sesuatu yang baru kita lakukan, tentu saja di sana sini masih perlu pembenahan. Demi penyempurnaan penyusunan IDI yang akan datang,” tuntas Baesara. (kp1)