Kepala BPS Provinsi Papua Barat, Maritje Pattiwaella ketika memberikan sambutan pada forum FGD Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Papua Barat di Manokwari, Selasa (20/4/2021). (Foto: klikpapua)
MANOKWARI,KLIKPAPUA.com–Kepala BPS Provinsi Papua Barat, Maritje Pattiwaella menyebut, demokrasi harus menjamin tertib hukum, agar terwujudnya tertib administrasi dan tata kelolah pemerintahan. Demokrasi harus menjamin pemenuhan hak-hak dasar warga Negara, menjamin penghapusan semua bentuk diskriminasi.
“Kalau ada aturan-aturan, dokumen-dokumen negara (perda) yang ada unsur diskriminasi, ini akan berdampak pada IDI (Indeks Demokrasi Indonesia) Papua Barat. Demokrasi juga sistem politik yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan dan kesejahteraan semua warga. Jadi berharap, dengan demokrasi semua warga dapat menikmati kesejahteraan itu. Makanya IDI penting, dijadikan sebagai indikator dalam penyusunan RPJMN dan RPJMD,” kata Maritje dalam FGD Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Papua Barat, Selasa (20/4/2021) di Manokwari.
IDI menurut Maritje, sudah berjalan sekira 10 tahun, merupakan hasil kerjasama BPS, Kemenpolhukam, Bappenas dan Kemendagri. Lanjut dia, ada tiga aspek menunjang IDI, kebebasan sipil, hak-hak politik dan lembaga demokrasi. Dan ada 11 variabel serta 28 indikator.
Dalam perkembangan IDI 10 tahun terakhir, sebut Maritje, dua tahun terakhir IDI Papua Barat sangat miris. “Data kita turun, masuk kategori buruk. Kita paling jelek dibanding seluruh provinsi. Kenapa 2018,2019 kita turun, karena ada beberapa peristiwa. Peristiwa di Surabaya berdampak ke Papua, Papua Barat. Ini yang menyebabkan IDI kita anjlok. 58,57, jadi dibawah 60, itu kategori buruk. Kita berharap ke depan IDI kita membaik,” harap dia.
Meski diketahui IDI angkanya fluktuasi, ketika ada peristiwa, ada demo anarkis, maka akan berdampak terhadap IDI. “Dari tiga aspek tadi, kita punya aspek kebebasan sipil (orang boleh bersuara), itu sebenarnya sudah bagus di atas 90 an dari tahun 2000. Namun 2018, 2019 turun capai 70. Ini kurang bagus. Kita berharap kebebasan sipil meningkat,” harapnya.
Selanjutnya, dari aspek hak politik Papua Barat sedikit naik, karena terkait Pilpres. Dimana hak politik meningkat. Namun lembaga demokrasi mengalami penurunan. “Peran DPRD juga naik, dan peran birokrasi pemerintah daerah juga naik. Jadi memang dari 11 variabel, hanya tiga yang naik,” ungkapnya. Untuk menaikkan IDI Papua Barat, menurut Maritje, perlu kerja sama semua pihak, terutama yang menjadi bagian dari pilar demokrasi. (kp1)
