Kasat Reskrim Teluk Bintuni, Iptu Tomi Samuel Marbun
BINTUNI,KLIKPAPUA.com–Anggaran sewa gedung Kantor DPRD Sementara Teluk Bintuni, di Gedung Kartini Komplek Ruko Panjang Kali kodok Distrik Bintuni, diduga di korupsi.
Tim Reskrim Polres Teluk Bintuni telah meningkatkan status penyelidikan menjadi penyidikan sejak Senin (4/9/2023) terhadap dugaan kasus korupsi sewa gedung tersebut.
Kapolres Teluk Bintuni AKBP Choiruddin Wachid melalui Kasat Reskrim Iptu Tomi Samuel Marbun menjelaskan, dalam kurun waktu 3 tahun sejak Oktober 2020 sampai Maret 2023 terdapat penyalahgunaan anggaran sewa gedung dengan nilai pagu sebesar Rp9 Miliar, padahal masa itu kondisi Teluk Bintuni sedang dalam masa pandemi Covid-19.
“Penyidik menemukan adanya dugaan mark-up anggaran yang berpotensi kerugian negara dalam penyewaan gedung tersebut,” katanya.
Dijelaskan, berdasarkan perjanjian kerjasama antara pemilik gedung dan pihak Sekretariat Dewan (Setwan) DPRD nilai sewa gedung tersebut per bulan Rp300 juta, namun nilai tersebut diduga di murk-up hingga menimbulkan kerugian negara. “Untuk saksi kami sudah periksa 12 orang, namun untuk kerugian negara kita masih menunggu hasil perhitungan,” ujar Kastreskrim.
Sejumlah saksi yang telah diperiksa dipastikan internal setwan dan pemilik gedung untuk dimintai keterangan. Ancaman hukum kasus ini akan dikenakan pasal 3 UU Tipikor, junto pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHP ancaman maksimal 20 tahun penjara dan denda Rp1 Miliar.
Dijadwalkan dalam kurun waktu satu minggu kedepan, tim penyidik akan mengumumkan penetapan tersangka. Diketahui, sewa gedung sementara DPRD Teluk Bintuni di Kilo 6, dilakukan sejak tahun 2021, pada saat itu gedung DPRD Teluk Bintuni sedang direnovasi karena ada sejumlah sisi-nya yang rusak. Oleh karena itu setwan menyewa Gedung Kartini Ruko Panjang sebagai kantor sementara sembari menunggu proses renovasi selesai, gedung tersebut baru kembali ditempati sejak pertengahan 2023. (dr)
