BINTUNI,KLIKPAPUA.COM – Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni menegaskan bahwa hasil tes CPNS formasi 2018 yang telah diumumkan tidak berubah. Namun, pemda sedang mendorong penambahkan kuota Orang Asli Papua (OAP) di formasi 2018 yang belum terpenuhi 80 persen ke pemerintah pusat.
Demikian disampaikan oleh Bupati Teluk Bintuni Petrus Kasihiw di Aula Sasana Karya, Kantor Bupati, SP 3, Distrik Manimeri, Senin (17/8/2020). “Data masuk ada sekitar 250 an, nanti terakhir seperti apa, kita tunggu pak wakil datang, negoisasinya seperti apa,” kata Bupati saat ditanya jumlah kuota tambahan khusus untuk Kabupaten Teluk Bintuni oleh wartawan.
Bupati Petrus Kasihiw mengatakan dirinya memerintahkan Wakil Bupati Matret Kokop untuk tetap di Jakarta mengurus kuota tambahan tersebut, sampai benar – benar terjawab oleh pemerintah pusat. “Saat ini bapak wakil bupati masih berada di Jakarta, saya perintahkan bapak wakil, data – data anak yang belum ter -cover ini, diusahakan dan harus jadi, pulang bawa berita bagus buat mereka,” ujarnya.
Bupati menegaskan usulan penambahan kuota tersebut telah disampaikan oleh pihaknya bersama pemerintah Provinsi Papua Barat, DPRD Papua Barat, MRPB, dan para bupati walikota se Papua Barat, pada saat bertemu dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan juga Kepala Badan Kepegawaian Negara.
Dalam pertemuan di Jakarta, Bupati juga menyampaikan bahwa daerah benar – benar meminta kewenangan penuh untuk melakukan perekrutan CPNS. Sehingga daerah bisa sepenuhnya mengambil kebijakan terkait hal tersebut. “Kalau kita yang mengambil kebijakan lalu ada demo, ya kita yang bertanggungjawab, tapi ini kan seperti setengah – setengah,” ujarnya.
Sebagai Bupati yang berhasil meloloskan Honorer K2 menjadi PNS juga ikut menyuarakan ke pusat pada pertemuan di Jakarta, agar kebijakan sepenuhnya diserahkan ke daerah. Kemudian selanjutnya pemda akan berbicara dengan tokoh – tokoh adat terkait formasinya. “Kabupaten ini terbentuk kan ada 7 suku, ada suku papua lainnya dan juga suku – suku nusantara, kita akan duduk bersama bicarakan kuota ini seperti apa, jangan ada ribut – ribut lagi, ini yang kita usulkan ke pemerintah pusat,” katanya lagi.
Dikatakanya karena Kabupaten Teluk Bintuni sudah terlanjut mengumumkan hasil, maka hasil yang telah diumumkan itu akan tetap dipertahankan. Tetapi ia mengungkapkan bahwa Teluk Bintuni mendapat kuota tambahan khusus prioritas OAP.
Bupati juga menegaskan bahwa pihaknya juga mengusulkan ke pusat, untuk formasi 2019, yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 mendatang wajib 100 persen OAP. Sementara kesempatan untuk umum akan dilihat kembali pada formasi – formasi berikutnya.
Sebagai kepala daerah, ia mengaku tidak bisa mengontrol apabila tes CPNS dilaksanakan secara online dan terbuka, seperti yang telah hasilnya diumumkan. Oleh karena itu tes CPNS didorong akan diselenggarakan secara off line atau tertulis. “Maka bapak gubernur minta off line, tertulis saja, kalau online nanti kita tidak bisa menutup yang datang dari luar tes di Bintuni,” pungkasnya. (at)
