Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Teluk Bintuni, Ahmad
BINTUNI,KLIKPAPUA.com–Buntut aksi demo yang dilakukan eks karyawan BP Tangguh pada Senin (14/2/2022), BP bersama perusahaan Sub Kontraktor LNG Tangguh berencana menggelar pertemuan dengan sejumlah lintas sektor yang berhubungan langsung dengan perekrutan tenaga kerja di LNG Tangguh.
Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Teluk Bintuni, Ahmad kepada wartawan, Rabu (23/2/2022) mengungkapkan, sebelumnya pertemuan bersama Pemerintah Provinsi Papua Barat juga dilakukan pada Jumat (18/2/2022) pekan lalu di Manokwari.
“Kami Disnaker sudah menindaklanjuti dengan pertemuan bersama BP beberapa subkon dan Dinas Transmigrasi Papua Barat dihadiri Asisten II Setda Papua Barat mewakili gubernur, DPR-PB dan DPRD Teluk Bintuni,” katanya.
Dalam pertemuan itu Disnaker menyampaikan beberapa tuntutan pencaker kepada BP dan CSTS, termasuk beberapa subkon yang hadir. “Kami laporkan ada sekitar 136 orang pencaker yang segera mereka harus rekrut kembali, karena mereka pencaker yang pernah melakukan pekerjaan di site LNG,” ungkapnya.
Pada pertemuan itu mereka sepakat akan segera dipanggil kembali sesuai dengan prosedur di LNG Tangguh. “Pertemuan di Manokwari ini akan ditindaklanjuti lagi di Bintuni pada 25 Februari, dan kami sudah mengundang DPRD, beberapa SKPD terkait seperti Disnaker Provinsi, LMA 7 suku, lama weriagar, termasuk Kapolres Teluk Bintuni, serta dinas Perindagkop, kami undang untuk menghadiri pertemuan tersebut,” tutur Ahmad.
Agenda utamanya adalah untuk memperjelas kepada BP agar hasil pembahasan di Manokwari lebih dipertegas lagi, sehingga tuntutan pencaker ini segera dilaksanakan.
Diakui Ahmad, pekerjaan project di BP Tangguh tersisa 7 sampai 8 persen, sehingga perekrutan tidak sama degan di tahun 2020 yang lalu, namun ada beberapa pekerjaan subkon yang membutuhkan tenaga kerja. “Persoalannya dari informasi yang kami dapat di BP itu beberapa subkon yang ada, mereka lebih banyak lagi memanggil pekerja dari luar Bintuni. Itu yang kami tidak terima,” tegas Ahmad.
“Karena kesepakatan 70:30. Saat ini jumlah karyawan di BP dari Bintuni hanya ada 200 orang dari total 10 ribu karyawan. Sisanya dari Sorong dan Fakfak, namun sedikit, tidak sebanding dengan pekerja dari luar Papua,” tambahnya.
Di sisi lain, Ahmad mengakui saat ini tenaga kerja yang dibutuhkan di LNG adalah pekerja skill, sehingga secara umum pekerja semakin berkurang. “Meskipun demikian, Disnaker berharap BP jika ada pemanggilan harus ditujukan ke Disnaker dulu, agar bisa melihat apakah ada teaga kerja yang diminta atau tidak. Kalau memang tidak ada, kita tidak bisa memaksakan, pencaker pasti paham itu,” tuturnya. (dr)
