MANOKWARI,KLIKPAPUA.com- Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, bertemu dengan Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, di Jakarta, Kamis (12/3/2026), untuk membahas penguatan pembangunan sektor pertanian dan ketahanan pangan di Provinsi Papua Barat.
Pertemuan tersebut menjadi bagian dari langkah strategis Pemerintah Provinsi Papua Barat dalam mempercepat pembangunan daerah melalui pengembangan sektor produktif, khususnya pertanian.
Dalam pertemuan itu, Dominggus didampingi Sekretaris Daerah Papua Barat Ali Baham Temongmere, Pelaksana Tugas Kepala Bappeda Prof. Charly D. Heatubun, Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Lodwik Anari, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Hendrikus Fatem, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Lasarus Ullo, Kepala Biro Pemerintahan Samoel Aronggear, serta Kepala Badan Penghubung Erik Ayatanoi.
Dominggus mengatakan pembangunan sektor pertanian menjadi salah satu prioritas utama Pemerintah Provinsi Papua Barat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Menurut dia, Papua Barat memiliki potensi lahan yang besar untuk pengembangan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan, termasuk berbagai komoditas unggulan lokal.
Namun demikian, pembangunan sektor pertanian di Papua Barat masih menghadapi sejumlah tantangan. Di antaranya meningkatnya persaingan pemanfaatan lahan, kebutuhan pangan yang terus bertambah, masuknya produk pertanian dari luar daerah yang berpotensi membawa hama dan penyakit, serta tuntutan peningkatan produktivitas dan nilai tambah melalui inovasi dan hilirisasi.
Selain itu, tantangan lain yang dihadapi meliputi kebutuhan peningkatan infrastruktur pertanian, pengelolaan sumber daya air, penguatan sistem perbenihan dan pembibitan, serta akses pembiayaan bagi petani skala kecil.
Dalam audiensi tersebut, Gubernur Papua Barat juga memaparkan rencana pengembangan komoditas kakao di daerahnya. Pemerintah Provinsi Papua Barat menargetkan perluasan pengembangan kakao hingga 68.734 hektare sampai 2027.
Program ini diharapkan mampu membuka lapangan kerja baru, meningkatkan produksi kakao daerah, serta memperkuat perekonomian masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan.
Selain kakao, Papua Barat juga memiliki potensi besar komoditas pala, terutama di wilayah Fakfak dan Kaimana. Luas perkebunan pala di dua daerah tersebut diperkirakan telah mencapai lebih dari 30.000 hektare.
Pada kesempatan itu, Pemerintah Provinsi Papua Barat juga mengajukan dukungan kepada Kementerian Pertanian Republik Indonesia berupa kebijakan strategis, program prioritas, serta dukungan anggaran guna mempercepat pengembangan sektor pertanian di daerah.
Dukungan yang diharapkan antara lain pembangunan infrastruktur pertanian seperti jalan usaha tani, jaringan irigasi, dan sarana pascapanen, optimalisasi lahan pertanian melalui penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), serta bantuan benih unggul, pupuk, dan alat serta mesin pertanian.
Selain itu, pemerintah daerah juga mendorong modernisasi pertanian melalui mekanisasi dan teknologi tepat guna, peningkatan kapasitas sumber daya manusia pertanian, serta pengembangan hilirisasi produk pertanian berbasis potensi lokal.
Dalam pertemuan tersebut, Pemprov Papua Barat juga menyampaikan dukungan terhadap program hilirisasi ayam terintegrasi nasional yang dicanangkan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk mendukung Program Strategis Nasional Makan Bergizi Gratis.
Sebagai bentuk komitmen daerah, saat ini Pemerintah Provinsi Papua Barat melalui Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan tengah menyelesaikan pembangunan pabrik mini pakan ternak dengan kapasitas produksi sekitar 1.000 kilogram per jam yang akan dikelola oleh UPT Balai Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak.
Melalui pertemuan tersebut, diharapkan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah semakin kuat dalam mendorong pembangunan sektor pertanian yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.
Pemerintah Provinsi Papua Barat optimistis dukungan kebijakan dan program dari Kementerian Pertanian akan mempercepat pengembangan sektor pertanian sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta meningkatkan kesejahteraan petani di Papua Barat.
