PEGAF,KLIKPAPUA.com—Kegiatan reses III Anggota DPR Papua Barat (DPRPB) digelar sejak minggu kedua Desember. Dalam agenda reses setiap anggota DPRPB kembali ke daerah pemilihan (Dapil) masing-masing.
Ketua DPRPB Orgenes Wonggor dalam kesempatan reses tersebut, kembali mengunjungi masyarakat di 3 kampung (Sinaitousi, Nimbiau, Sigim) yang terletak di Distrik Minyambouw, Kabupaten Pegunungan Arfak pada 14 Desember 2023.
Di hadapan perwakilan masyarakat tiga kampung tersebut, Wonggor mengungkapkan sejumlah aspirasi berhasil diperjuangkan dan sudah masuk dalam program anggaran tahun 2023.
“Saat ini, kita balik kedua kali ke sini. Saat reses II lalu kita disini dan ada usulan-usulan yang disampaikan. Puji Tuhan sudah ada beberapa yang diakomodir. Sebagian masih dalam proses dan kita perjuangkan,” tutur Wonggor.
Apirasi masyarakat di tiga kampung ini, meliputi pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur seperti rumah layak huni, jalan dan jembatan. Menurutnya, data-data terkait aspirasi masyarakat ini sudah diterima. Juga termasuk aspirasi untuk akses air bersih, bantuan BBR.
“Pembangunan tiga gereja yang ada saat ini bisa kita dorong di tahun 2024, saat ini kursi sudah kita sudah masukkan di gereja. Penyelesaikan pembangunan gereja bisa kita dorong, serta MCK dan Pos PI juga. Kita juga bantu dana pembangunan gereja, itu beberapa usulan yang disampaikan ke kita dan bisa kita jawab,” ujarnya.
“Yang akan kita perjuangkan di anggaran induk besok (2024), itu gereja Nimbiau. Kemudian untuk Pos PI, akan kita cek apakah masuk, termasuk gereja induk juga. Kita sudah bantu kursi juga untuk gereja, kursi sudah masuk,” sambungnya.
Dalam kesempatan yang sama, Wonggor menambahkan, bahwa bantuan sound sistem untuk gereja yang diusulkan sudah dijawab. “Jika bantuan tiba sebelum tanggal 25 Desember, kita akan serahkan karena ini mengikuti jadwal kapal. Anggota DPR itu merasa ada kebanggaan jika bisa perjuangkan aspirasi masyarakat dan terjawab dalam bentuk kegiatan atau program,” tuturnya.
Untuk urusan pendidikan meliputi persoalan PAUD, SD, SMP, serta SMA yang mulai tahun ini sudah masuk ke kabupaten. Perlu dibicarakan dengan pemerintah kabupaten. “Kita di provinsi akan dorong untuk masalah ini, tetapi kami juga akan minta ke teman-teman anggota dewan kabupaten untuk mendorong aspirasi ini agar bisa diperhatikan oleh Pemda Pegunungan Arfak,” pungkasnya. (rls)
Menyukai ini:
Suka Memuat...
