PEGAF – Bupati Kabupaten Pegunungan Arfak (Pegaf), Yosias Saroy membuka musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) tahun 2019, dalam penyusunan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) pada anggaran tahun 2020, di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Pegaf, Selasa (26/3/2019).
“Musrenbang merupakan amanat UU No. 9 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional dan Peraturan pemerintah No. 8 tahun 2008 tentang tahapan tata cara musrembang,” kata Yosias Saroy, dalam sambutannya.
Peran serta OPD dalam membantu menjabarkan program kerja berbasis pemerataan pembangunan sosial ekonomi, infrastruktur dan tetap mengedepankan kearifan lokal masyarakat setempat, sehingga setiap program pembangunan, dapat dirasakan setiap lapisan masyarakat Pegaf tanpa terkecuali.
“Sampai daerah terpencil sekalipun, harus memperhatikan nilai dan budaya masyarakat, sehingga jangkauan program pemerintah tepat sasaran,” kata bupati.
Dia mengingatkan, penyusunan rencana pembangunan yang menjadi prioritas utama sesuai dengan visi-misi bupati/wakil terpilih. “Hal yang ingin di capai melalui musrenbang, adalah program pembangunan sesuai dengan visi-misi bupati/wakil,” tuturnya
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapedda) Kabupaten Pegaf, Jatmiko Nugroho Irianto, mengatakan, musrenbang tingkat kabupaten, merupakan tindak lanjut dari musrembang tingkat distrik yang telah dilaksanakan beberapa waktu lalu.
“Apabila perencanaan pembangunan baik, maka pelaksanaan kegiatan akan baik pula, sesuai dengan mekanisme pemerintahan,” tutur Jatmiko.
Dari hasil musrembang tingkat distrik, sudah banyak masukan pembangunan yang diberikan oleh masyarakat di 10 distrik. “Pembangunan infrastruktur seperti jalan dan jembatan, fasilitas pendidikan dan kesehatan, tenaga pengajar dan tenaga medis, pembangunan kantor distrik, dan beberapa pembangunan lainnya,” kata Jatmiko.
Ia mengatakan, musrembang untuk penyusunan rkpd anggaran tahun 2020, rencana pembangunan akan memprioritaskan visi-misi bupati/wakil Kabupaten Pegaf saat terpilih tahun 2015 lalu.
“Musrenbang tingkat kampung dan distrik, akan terjawab pada tingkat kabupaten, sehingga para opd dapat membuat renja masing-masing, sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sesuai dengan visi-misi bupati,” katanya.
Nikolas menuturkan, keterisolasian daerah menjadi skala prioritas pemerintah kabupaten maupun provinsi agar pembangunan di sektor lain dapat berjalan. “Jalan terbangun dengan baik, sehingga semua sektor bisa terbangun dengan baik,” katanya.
Selain itu Ia juga mengatakan, pentingnya pembangunan seperti sarana air bersih, listrik, pendidikan, kesehatan, perumahan, dan jaringan telepon, bagian dari infrastruktur dasar yang sementara di dorong oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat, demi pemerataan pembangunan kota/kabupaten di Papua Barat.(KP-01)
