Terkait Hasil Kerja Pansus Papua, Filep Wamafma Kunjungi Kejati PB

0
139
Senator DPD-RI Filep Wamafma mengunjungi kantor Kejaksaan Tinggi Papua Barat, Selasa (4/8/2020). (Foto: Aufrida/klikpapua)
MANOKWARI,KLIKPAPUA.COM– Senator DPD-RI Filep Wamafma mengunjungi kantor Kejaksaan Tinggi Papua Barat, Selasa (4/8/2020). Dalam kunjungan itu, Filep Wamafma memberikan apresiasi atas kerja Kejati Papua Barat yang baru berjalan enam bulan, namun sangat luar biasa.
“Seorang Yusuf pimpinan yang sangat luar biasa, tidak hanya service pelayanan di kantor, tetapi juga di dalam operasional pekerjaan, yang kita lihat sudah hampir begitu cepat dan sosok beliau adalah sosok inspirasi dan motivasi, maka saya bilang pemimpin di Papua harus pemimpin yang ber inovasi dan kreatif supaya warga Negara, masyarakat tidak jenuh,” ujar senator DPD RI Filep Wamafma saat ditemui di aula Kejaksaan.
Menurut Filep dalam kunjungan kerjanya kali ini di Kejaksaan Tinggi Papua Barat  ada kaitannya dengan hasil kerja Pansus Papua, dimana ditemukan salah satu persoalan yang berkaitan dengan pelanggaran HAM berat. “Hari ini kita lakukan sosialisasi kepada pihak Kejaksaan Tinggi agar kedepannya jika ada kendala hukum kira-kira solusinya seperti apa,” ungkapnya.
Lanjut Filep, Kajati sudah menjelaskan beberapa hal, termasuk local wisdom, bagaimana menggunakan kearifan lokal dalam memecahkan persoalan-persoalanyang terjadi, tetapi  juga didorong sama-sama, termasuk pembentukan Komisi Rekonsiliasi dan Kebenaran, sehingga persoalan persoalan HAM masa lalu itu bisa diselesaikan.
“Kita berharap ada sinergi sebagai wakil daerah juga sebagai wakil rakyat kita kita bersinergi menyelesaikan penindakan hukum, tadi saya tekankan kepada Pak Kejati untuk  kasus-kasus yang melibatkan pimpinan daerah yang merugikan yang berdampak pada kemiskinan orang Papua, rakyat-rakyat kita yang sampai sekarang masih dikategorikan miskin perlu ada penindakan,” katanya.
 Kata Filep untuk pejabat Negara yang melakukan pelanggaran tindak pidana korupsi harus ditindak, sehingga ada efek jera agar rakyat Papua tidak menyalahkan pemerintah pusat. “Ada kekuasaan ada kewenangan, tapi tidak ada penyalahgunaan kekuasaan dan kewenangan itu yang kita dorong sama-sama,” tuturnya.
Ditambahkan Filep, pihaknya juga mendorong Kejati untuk melakukan penegakan hukum dalam pemilu, karena hampir semua pihak terlibat didalamnya, termasuk ASN, sehingga diberharap adanya pengawasan ketat dan tindakan ketat bagi siapapun dia yang melakukan pelanggaran pemilu, agar ada efek jera bagi mereka yang melakukan pelanggaran termasuk money politik.
“Kita dorong melalui Panwas atau Bawaslu sehingga proses hukum tetap dilakukan. Selanjutnya mengenai  KKR kita lagi agendakan pertemuan dengan Presiden  jadi kita mendapat informasi dari Kejati pada prinsipnya juga sepakat dengan pembentukan KKR, tapi kita akan dorong melalui presiden kita rencanakan sebelum tanggal 17 saya akan memimpin rombongan untuk bertemu dengan Presiden untuk menyerahkan hasil kerja kita dan saya minta macam ada keputusan presiden atau Instruksi Presiden agar segera terbentuk KKR agar persoalan-persoalan pelanggaran HAM di Papua Barat dan Papua pada umumnya dapat diselesaikan dan kerangkanya, nanti tergantung pada pemerintah konsepnya seperti apa,” pungkasnya.(aa)
Editor: BUSTAM

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.