MANOKWARI,KLIKPAPUA.com— Wakil Gubernur Papua Barat, Mohamad Lakotani secara resmi membuka Acara Temu Responden dan Jelang Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2021 dengan Tema Bersinergi Membangun Optimisme Pemulihan Ekonomi,Rabu.
Wakil Gubernur Papua Barat Mohamad Lakotani dala. sambutannya mengatakan kegiatan ini sudah kesekian kalinya, Bank Indonesia Papua Barat melaksanakan kegiatan rutin tahunan yaitu temu responden dan pertemuan tahunan blBank Indonesia yang dilakukan secara hybrid dan terakhir dilakukan di awal Desember 2020 di tahun pertama kita mengalami pandemi COVID-19.
Dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi di Papua Barat yang positif dan berkelanjutan, kata Wagub,penanganan terhadap COVID-19 menjadi kunci utama. “Apabila COVID-19 tidak bisa kita kendalikan, ekonomi Papua Barat dapat turun dan terpuruk lagi,” ungkapnya saat membuka PTBI di Hotel Aston Niu.
Wakil Gubernur meminta semua pihak terus berhati-hati mengantisipasi gelombang baru COVID-19 di Papua Barat. “Kalau Papua Barat bisa mengendalikan dan menahan laju penyebaran COVID-19 dengan baik dan benar, maka pertumbuhan ekonomi kita akan merangkak naik.”
Menyambut tahun 2022, tema kebijakan fiskal adalah percepatan pemulihan ekonomi dan reformasi struktural. Kebijakan dan alokasi anggaran belanja pemerintah pusat dalam APBN tahun 2022 diarahkan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui pembangunan bidang kesehatan, perlindungan sosial, dan pendidikan, serta prioritas pembangunan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, yaitu bidang infrastruktur, teknologi informasi dan komunikasi, ketahanan pangan, dan pariwisata.
Dalam upaya pemulihan ekonomi Papua Barat tahun 2022, Wagub sampaikan beberapa hal yang kiranya dapat menjadi perhatian dan dilaksanakan bersama yaitu, Meningkatkan Sinergitas Pemerintah, Otoritas Negara, Pelaku Usaha, dan Masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan demi mencegah peningkatan kasus COVID-19 di Papua Barat.
Ditambahkan, yang mana harus memanfaatkan spill over effect dari ekspor LNG di Kabupaten Teluk Bintuni untuk mendorong pendapatan dan konsumsi rumah tangga baik di Kabupaten Teluk Bintuni maupun daerah lain di Provinsi Papua Barat, sehingga jumlah 5 (lima) daerah dengan tingkat kemiskinan extreme di Provinsi Papua Barat dapat dikurangi.
Berlanjutnya disrupsi rantai pasok dunia yang berdampak pada kenaikan harga atau inflasi di level nasional yang pada akhirnya di level regional dikarenakan permintaan yang meningkat lebih cepat dari kemampuan peningkatan produksi. TPID Provinsi/Kabupaten/Kota diharapkan berperan aktif dalam menjaga 4K – keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif.
“Revisit kebijakan sektor industri di Papua Barat ke arah bukan dalam bentuk proteksionisme. Revisit diperlukan untuk mengatur ulang kebijakan sektor industri yang mendorong research and development, perbaikan kualitas SDM dengan memperbanyak vokasi pendidikan dan pelatihan, dan sinergi pemerintah daerah dan dunia usaha,” pungkasnya.(aa)
