MANOKWARI,KLIKPAPUA.com- Presiden meminta pemerintah daerah mengantisipasi peringatan yang dikeluarkan Badan Pangan Dunia. Dengan adanya pandemic Covid-19, akan terjadi kendala, dimana distribusi bahan pangan dan barang akan terhambat. “Kalau distribusi bahan pangan dan barang akan terhambat, maka daerah-daerah yang tidak punya sentra penghasil bahan pangan akan terjadi kelangkahan,” kata Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultural dan Perkebunan Provinsi Papua Barat, Yacob S Fonataba, Jumat (22/1/2021).
Berdasarkan instruksi Presiden ini, menurutnya, gubernur sudah mengambil langkah-langkah operasional, kebijakan operasional untuk bagaimana mengembangkan lahan pangan secara umum pangan lokal ditambah dengan komoditi padi, sehingga selalu tersedia bahan pangan di wilayah Provinsi Papua Barat.
Menurut Yacob di tahun 2021 ini secara umum akan dilakukan program kerja sesuai Renstra (Rencana Kerja Startegi ) yang merupakan penjabaran dari Renja (Rencana Kerja Tahunan). Renja untuk tahun ini misalnya untuk peningkatan mutu dan kualitas tanaman pangan seperti holtikultural dan perkebunan.
“Berdasarkan kajian kita dengan melihat kondisi kebutuhan masyarakat lebih khusus untuk bidang ekonomi, maka kita ikut mendukung ketersediaan bahan pangan segar yang sudah ada di dalam Renstra kita untuk pengembangan bahan pangan lokal, seperti ubi kayu, ubi jalar, keladi, sagu, kemudian tanaman sayuran dan buah-buahan, semua itu tetap dikembangkan,” ujar Yacob.
Selain pengembangan pangan lokal di 12 Kabupaten dan 1 Kota, pengembangan komoditi padi juga dilakukan pada beberapa daerah yang berada di Provinsi Papua Barat seperti Manokwari, Manokwari Selatan, Teluk Wondama, Teluk Bintuni, Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Fakfak dan Kaimana. Beberapa waktu lalu gubernur memberikan bantuan pupuk mutiara sebanyak 10 ton untuk masyarakat petani di Kabupaten Sorong dengan luas lahan 150 hektar.
Kegiatan yang dilakukan ini untuk pengembangan lokal tahun ini, juga berlanjut untuk pengembangan pangan lokal, termasuk pengembangan komoditi padi pada daerah-daerah yang sudah ada sawah, baik sawah maupun lahan kering yang diusahkan untuk tanam padi.
Yacob menambahkan, dengan memberikan bantuan diharapkan dinas pertanian kabupaten dibawah kewenangan Bupati, kemudian dinas-dinas terkait yang ada di Kabupaten/ Kota di Provinsi Papua Barat ini bisa membina masyarakat untuk dapat memanfaatkan lahan-lahan yang untuk budidaya tanaman lokal. Yang sekiranya dapat mensuplay bahan makanan untuk dikonsumsi, terutama di dalam rumah tangga.
“9 kabupaten yang melakukan pengembangan komoditi padi sesuai data ada sekitar 11 ribu hektar, tetapi belum optimal seluruhnya. Dari hasil evaluasi kita berdasarkan laporan hasil produksi baru kita manfaatkan sekitar 7 ribu hektar, sehingga masih ada 4 ribu hektar yang belum dimanfaatkan secara optimal,” ungkapnya. (aa)