Perwakilan Kompolnas bersama para tokoh di Papua Barat, usai tatap muka untuk menghimpun masukan terkait kinerja Polda Papua Barat. (Foto: Ist)
MANOKWARI,KLIKPAPUA.com—Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Republik Indonesia (RI) melakukan tatap muka bersama para tokoh di Papua Barat untuk menghimpun masukan terhadap kinerja Polda Papua Barat, Rabu (2/11/2022) di Swiss Belhotel Manokwari.
Pertemuan yang dipimpin Kepala Sekretariat Kompolnas, Brigjen Pol Musa Ikipson M Muara Tampubolon dan anggota komisioner Kompolnas Poengky Indarti dihadiri Staf Ahli Gubernur Papua Barat, perwakilan DPR Papua Barat, perwakilan Polda Papua Barat, perwakilan Pangdam XVIII/Kasuari, praktisi hukum, tokoh agama, perwakilan pers (PWI Papua Barat), perwakilan BIN Papua Barat, BNNP Papua Barat, perwakilan Kejaksaan Tinggi Papua Barat dan Pengadilan Negeri Manokwari.
Komisioner Kompolnas Poengky Indarti menjelaskan kunjungan Kompolnas di Papua Barat untuk mendapatkan masukan dari masyarakat terkait kinerja kepolisian Polda Papua Barat dan apa yang diharapkan oleh masyarakat sehingga Polri dalam bekerja bisa menjadi profesional, modern dan terpercaya.
“Tatap muka ini bagian dari tugas kami dalam menentukan arah bijak Polri. Kami telah melakukan pengumpulan data terkait SDM, keuangan, sarana dan prasarana serta mendapat masukan dari Kapolda Papua Barat tentang situasi Harkamtibmas di Papua Barat,” tutur Poengky.
Karena untuk menjaga situasi Harkamtibmas butuh peran semua pihak dalam mendukung kinerja Polda Papua Barat. Oleh karena itu, Kompolnas meminta masukan terkait apa yang harus dilakukan oleh Polri, khususnya Polda Papua Barat. “Apa yang kami dapatkan akan kami sampaikan kepada Bapak Presiden dalam bentuk laporan arah bijak Polri terkait dengan Papua dan Papua Barat,” jelasnya.
Kehadiran Kompolnas di Papua Barat telah menjadi agenda rutin setiap tahun, namun dua tahun terakhir karena Covid mereka tidak hadir. “Saya terakhir datang ke Papua Barat 2019, pada waktu itu tipe Polda Papua Barat masih tibe B. Dan kami dorong untuk bisa menjadi tipe A. Kenapa? Karena yang perlu dijaga, sangat luas. Berbatasan dengan samudra pasifik, sehingga membutuhkan kekuatan personil, SDM, kekuatan anggaran, sarana prasarana yang besar. Dan juga Polda Papua Barat tidak bisa dibiarkan sendirian, harus didukung oleh institusi yang lain, termasuk forkopimda dan masyarakat,” ujarnya. (tw)
