Pengurus Kadin Papua Barat menggelar jumpa pers di Mansinam Beach, Rabu (9/6/2021). (Foto: Aufrida/klikpapua)
MANOKWARI,KLIKPAPUA.com—Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Papua Barat menyurati Pangdam XIV/Hasanuddin terkait pelaksanaan Musda Kadin ke- VIII di Kota Kendari, perihal permohonan saran dan pertimbangan terkait kelayakan dan kesiapan daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam melaksanakan Musda Kadin.
Menurut Ketua Kadin Papua Barat, Immanuel Yenu yang didampingi anggotanya mengatakan, pelaksanaan Munas awalnya direncanakan di Bali, namun berdasarkan keputusan Kadin Pusat di pindahkan ke Kendari, sebagai tuan rumah tanpa melalui survei dan kajian.
Kota Kendari, kata Yenu, dikategorikan sebagai kota kecil dan terbatas, mulai dari sisi transportasi udara, darat, dan laut. Tentu akan berpengaruh pada pelaksanaan Munas yang akan dihadiri ribuan orang. “Akomodasi dengan jumlah hotel yang masih sangat terbatas, dan kasus Covid-19 yang masih terus peningkatan,” tutur Immanuel Yenu saat melakukan siaran pers di Mansinam Beach, Rabu (9/6/2021).
Kata Yenu, prestasi yang sudah diukir oleh Ketua Kadin Pusat dibawah kepemimpinan Rosan Perkasa Roeslani jangan di rusak akibat tempat pelaksanaan Munas yang tidak layak.
Kadin Indonesia adalah rumah besar yang menaungi segenap dunia usaha dan industri di tanah air. “Kerja nyata Kadin Indonesia sangat di nantikan oleh bangsa Indonesia saat ini dalam percepatan pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19. Oleh sebab itu pelaksanaan Munas menjadi strategis dan berwibawa, apabila dilaksanakan pada daerah yang lebih siap sebagai tuan rumah Munas Kadin VIII,” ungkapnya.
Dengan sisa masa kepengurusan Kadin yang diperpanjang enam bulan, sehingga Kadin Papua Barat berharap Kadin Indonesia dapat mempergunakan waktu yang tersisa dengan baik untuk dapat melaksanakan Munas Kadin. “Sehingga kami meminta kepada Kadin Indonesia untuk segera melaksanakan rapat pengurus lengkap untuk mengevaluasi tempat pelaksanaan Munas Kadin di Kota Kendari sesuai dengan mekanisme organisasi yang berlaku, semua usul, saran dan pertimbangan yang disampaikan oleh Kadin Papua Barat adalah semata-mata karena rasa memiliki dan kecintaan akan Kadin Indonesia, ” tandasnya.
Kadin Papua Barat, lanjut Yenu, mengusulkan Munas tetap dilaksanakan di Provinsi Bali atau dengan pilihan lain, lebih tepat dilaksanakan di Yogyakarta atau Makassar, yang lebih muda diakses melalui transportasi laut dan udara. “Dari sisi akomodasi hingga pengetatat Protokol Kesehatan Covid-19 Bali, Yogyakarta atau Makassar lebih siap untuk semua itu,” pungkasnya.(aa)
