Ketua Bidang Keanggotaan dan Organisasi DPP PDIP,Sukur Nababan ketika memberi arahan pada pembukaan Rakerda PDIP Papua Barat di Aston Niu Hotel, Manokwari, Sabtu.
MANOKWARI,KLIKPAPUA.com—Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Papua Barat menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda), Sabtu (9/10/2021) di Aston Niu Manokwari. Kegiatan tersebut sebagai evaluasi dan persiapan menghadapi Pemilu 2024 kedepan.
Rakerja yang dihadiri oleh kader PDI-P ini sebagai bentuk konsolidasi internal partai mulai dari tingkat DPD, DPC,PAC, ranting, anak ranting hingga tingkat bawah, dalam menghadapi momentum pemilihan umum dan pemilihan kepada daerah mendatang.
Ketua Bidang Keanggotaan dan Organisasi DPP PDIP,Sukur Nababan mengatakan, pelaksanaan Rakerda untuk mensimulasikan program Rakercab. Ini sesuai perintah Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, untuk tahun 2021, dimulai dari Rakercab, Rakerda, selanjutnya baru Rakernas. “Mengumpulkan masukan dari bawah, disimulasikan di Rakerda, dan nanti akan dibuatkan strategi-strategi untuk menjawab permasalahan-permasalahan di Rakernas, yang akan digelar 1 Desember mendatang,” jelasnya.
Sukur Nababan juga mengatakan, kumpulnya kader PDIP ditempat tersebut, karena hanya dua hal, pertama, jiwa idiologi yang sama yaitu pancasila. “Itu yang menyatuhkan di PDIP, rumah kebangsaan.”
Kedua, yang mempersatukan adalah tujuan berbangsa dan bernegara. Dua hal ini harus sinkrong. “Bung Karno telah mengajarkan kita, mewujudkan Indonesia yang Tri Sakti. Idiologi dan tujuan berbangsa dan bernegara.”
Mewujudkan Indonesia yang Tri Sakti, lanjut Sukur Nababan, berdaulat cara berpolitik. “Makanya kita berbicara pancasila. Apapun itu, kita memang berbeda, tetapi itu dapat dijadikan sebuah kekuatan. Pancasila yang mempersatukan kita. Makanya kita harus jaga. Tugas kita sebagai petugas partai, ada yang di eksekutif, legislatif, untuk menjaga pancasila. Menjaga NKRI. Apapun konsekwensi yang kita hadapi,” tegasnya.
Sehingga mulai dari Presiden, Gubernur, Wakil Gubernur, Walikota, Wakil Wakikota, Bupati dan Wakil Bupati, tugasnya adalah membangun Indonesia yang berdiri berbasis ekonomi kerakyatan. “Itu yang harus kita perhatikan. Anggota dewan, bupati dalam membahas anggaran, harus berbasis kerakyatan,” katanya.
Selanjutnya, budaya harus tetap dijaga. Bangga menjadi Papua, bangga menjadi Batak, bangga menjadi Jawa, bangga menjadi Sunda. Itulah Indonesia. “Tidak boleh budaya terkilas. Maka kita harus selalu menjaga. Ini tugas kita. Ini yang harus kita laksanakan. Maka itu kita harus memiliki kendali pemerintahan,” tuturnya.
Ketua DPD PDIP Papua Barat, Markus Waran melaporkan, Rakerda tersebut dihadiri pengurus DPP, DPD, DPC, badan partai tingkat provinsi dan kabupaten/kota serta petugas partai dilembaga legislatif maupun eksekutif.
Ketua DPD PDIP Papua Barat, Markus Waran
Dalam Rakerda tersebut, sebut Markus Waran, ada tiga tujuan. Pertama, melakukan evaluasi, singronisasi dan koordinasi pertai dalam rangka menerima laporan dari seluruh DPC. Kedua, laporan pelaksanaan badan partai tingkat provinsi, sesuai program kerjanya. Ketiga, menyampaikan keputusan instruksi dan kebijakan partai berdasarkan masukan, laporan dari ketua DPC dan badan partai, agar selaras dengan dinamika yang berkembang di masyarakat. (bm)
