Filep Wamafma Siap Fasilitasi Pertemuan dengan Kementerian Terkait Nasib 235 Nakes Manokwari

0
Ketua Komite III DPD RI, Dr. Filep Wamafma menggelar pertemuan dengan DPRK Manokwari dan Para Nakes yang dirumahkan. (foto: Elyas/klikpapua)

MANOKWARI,KLIKPAPUA.com- Senator asal Papua Barat, Filep Wamafma, menyatakan kesiapannya memfasilitasi pertemuan antara Pemerintah Kabupaten Manokwari dan kementerian terkait guna membahas nasib 235 tenaga kesehatan (nakes) yang dirumahkan akibat kebijakan pengurangan anggaran.

Pernyataan itu disampaikan Filep saat menyerap aspirasi para nakes dalam pertemuan yang digelar di Aula Kampus STIH Manokwari, Sanggeng, Selasa (24/2/2026).

Pertemuan tersebut turut dihadiri Komisi IV DPRK Manokwari, perwakilan Ombudsman Papua Barat, serta perwakilan tenaga kesehatan terdampak.

Filep menegaskan persoalan tenaga honorer, khususnya di sektor kesehatan, tidak dapat diselesaikan secara parsial di tingkat daerah.

Menurutnya, diperlukan koordinasi dan kolaborasi dengan kementerian di tingkat pusat, seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Ketenagakerjaan, dan kementerian teknis lainnya.

“Saya siap memfasilitasi pertemuan dengan kementerian terkait di Jakarta agar ada solusi komprehensif dan tidak merugikan tenaga honorer di daerah,” ujarnya.

Ia mengungkapkan telah berkoordinasi dengan DPRK Manokwari dan berencana bertemu Bupati Manokwari untuk membahas langkah strategis penyelesaian persoalan tersebut.

Menurut Filep, kondisi lapangan pekerjaan yang terbatas membuat banyak tenaga honorer tetap bertahan mengabdi meski menerima penghasilan minim.

Karena itu, ia merasa terpanggil untuk memperjuangkan kepastian kerja dan kesejahteraan mereka.

Selain itu, ia menyampaikan bahwa Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian Kesehatan masih menunggu usulan resmi dari pemerintah daerah terkait penambahan kuota Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Pemerintah daerah diharapkan segera menyampaikan usulan tersebut sebagai bagian dari solusi jangka menengah.

Filep juga menyoroti dampak pemangkasan anggaran Otonomi Khusus (Otsus) yang berimbas pada dirumahkannya ratusan tenaga kesehatan serta tenaga honorer lainnya di Papua Barat.

Ia berharap melalui sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, persoalan 235 nakes yang dirumahkan di Manokwari dapat segera memperoleh solusi yang adil dan berkelanjutan. (dra)


Komentar Anda

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses