MANOKWARI,KLIKPAPUA.com– Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan menegaskan pembangunan yang responsif gender harus menjadi komitmen seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), bukan hanya menjadi tanggung jawab satu instansi.
Hal itu disampaikan Gubernur saat membuka Rapat Koordinasi (Rakornis) Pembangunan Kesetaraan Gender (PKG) Provinsi Papua Barat di Manokwari, Senin (13/7/2026).
Menurut Dominggus, pengarusutamaan gender merupakan strategi pembangunan untuk memastikan seluruh kebijakan, program, dan kegiatan pemerintah memberikan manfaat yang setara bagi perempuan dan laki-laki, termasuk kelompok rentan, penyandang disabilitas, dan lanjut usia.
“Kesetaraan gender bukan hanya menjadi tanggung jawab satu perangkat daerah, tetapi merupakan komitmen bersama seluruh organisasi perangkat daerah. Hal tersebut telah diintegrasikan ke dalam RPJMD Provinsi Papua Barat Tahun 2025–2029 guna mewujudkan visi Papua Barat Aman, Sejahtera, Bermartabat, dan Mandiri,” ujarnya.
Dominggus mengungkapkan komitmen Pemerintah Provinsi Papua Barat dalam pembangunan kesetaraan gender mulai menunjukkan hasil positif.
Pada 2025, Indeks Pembangunan Gender (IPG) Papua Barat meningkat menjadi 82,87, melampaui target 82,76, dan pada 2026 ditargetkan naik menjadi 83,26.
Selain itu, Indeks Ketimpangan Gender (IKG) juga menurun dari 0,558 pada 2024 menjadi 0,535 pada 2025, lebih baik dibanding target RPJMD sebesar 0,545. Pada 2026, pemerintah menargetkan IKG kembali turun menjadi 0,524.
“Capaian ini menunjukkan berbagai upaya di sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi mulai memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas hidup perempuan dan laki-laki secara lebih setara. Namun, target tersebut harus terus dicapai melalui komitmen, kolaborasi, dan kerja nyata seluruh pemangku kepentingan,” katanya.
Gubernur berharap Rakornis PKG menjadi forum strategis untuk menyamakan persepsi, memperkuat koordinasi, serta menyusun langkah bersama dalam mengimplementasikan kebijakan pembangunan kesetaraan gender di Papua Barat.
Ia juga mendorong percepatan penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pembangunan Kesetaraan Gender di tingkat provinsi maupun kabupaten serta penguatan komitmen lintas sektor melalui penandatanganan berita acara komitmen bersama.
“Saya mengajak seluruh perangkat daerah mengintegrasikan perspektif gender ke dalam setiap proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan. Jadikan data sebagai dasar penyusunan kebijakan agar seluruh program benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat secara adil dan inklusif,” tegasnya.
Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Papua Barat, Prof. Charlie D. Heatubun, melaporkan Rakornis PKG Tahun 2026 bertujuan meningkatkan pemahaman dan kapasitas perangkat daerah terhadap instrumen kebijakan pembangunan kesetaraan gender.
Rakornis diikuti 120 peserta yang terdiri atas 14 perwakilan Bappeda kabupaten se-Papua Barat, 96 perwakilan perangkat daerah Provinsi Papua Barat, dan 10 anggota tim teknis penyusunan pembangunan kesetaraan gender.
Kegiatan ini juga menghadirkan narasumber dari Direktorat Keluarga, Pengasuhan, Perempuan, dan Anak Kementerian PPN/Bappenas serta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Istimewa Yogyakarta.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Dominggus Mandacan secara resmi membuka Rakornis PKG Provinsi Papua Barat Tahun 2026 yang ditandai dengan pemukulan tifa sebagai simbol dimulainya rangkaian kegiatan. (dra)
