KAIMANA,KLIKPAPUA.com- Belasan anggota DPRD Kaimana dari dua fraksi resmi melaporkan dugaan mark-up anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Kaimana untuk pembiayaan 4paket pekerjaan. Paket pekerjaan dimaksud adalah pembangunan Kantor DPRD, GOR, Jalan Lobo-Werua yang merupakan proyek multi years dan pembangunan Kantor BPKAD.
“Sesuai desakan kami, hari ini tepat pukul 14:00 WIT kami dari Fraksi Demokrat dan Fraksi Partai Gabungan melaporkan dugaan mark up proyek multi years yang dikerjakan menggunakan APBD Kaimana kepada pihak Kejari untuk ditindaklanjuti,” terang Ketua Fraksi Partai Demokrat Philip Heinrich, belum lama ini.
Menurut Philips, melengkapi laporan yang disampaikan, pihaknya menyerahkan sejumlah bukti berupa dokumen yang berkaitan dengan 4 paket proyek. ”Pada tahap awal kita baru menyerahkan dokumen terkait MoU multi years antara eksekutif dan legislatif, termasukpandangan umum dan pandangan akhir kedua fraksi serta jawaban Bupati Kaimana pada sidang APBD,” terang Philips.
Ia mengatakan, pihaknya siap memberikan data penting lainnya apabila saat melakukan pemeriksaan, pihak Kejaksaan Negeri Kaimana membutuhkan tambahan data.
Senada dengan Philip, Ketua Fraksi Gabungan Yehadi Alhamid juga membenarkan jika laporan dugaan penggelembungan anggaran APBD untuk pembangunan beberapa paket proyek sudah dilayangkan ke Kejaksaan Negeri Kaimana.
Laporan dimaksud lanjut Yehadi, bukan untuk mencari siapa yang salah dan benar, tetapi ingin menyelamatkan uang negara. Karenanya ia berharap agar setelah adanya laporan, pihakKejaksaan Negeri Kaimana langsung melakukan proses pemeriksaan walaupun proyek tersebut masih berjalan.
“Laporan ini bukan untuk melihat siapa salah siapa benar, namun kami melihat dari kepentingan masyarakat bahwa dana ini cukup besar. Karenanya kami meminta pihak Kejaksaan untuk melakukan pemeriksaan jikalau memang ada indikasi mark-up yang mengakibatkan kerugian negara maka harus dikembalikan,” ujarnya.
Berdasarkan data kedua fraksi, total dana proyek multi years yang dipersoalkan dimaksud, baik untuk pembangunan Kantor DPRD, GOR plus jalan Lobo-Werua, maupun pembangunan Kantor BPKAD mencapai kurang lebih 300 Miliar. (iw)
