MANOKWARI, KLIKPAPUA.com- Deputi Kepala kepala perwakilan Bank Indonesia Papua Barat, Eko Listiyono memaparkan berbagai fenomena yang berpotensi mendorong tekanan Inflasi di daerah ini pada tahun 2023.
Eko menyebut, Konflik geopolitik antara Ukraina dan Russia yang berkelanjutan berpotensi memberikan disrupsi lebih dalam pada pasokan global.
Selain itu, implementasi kebijakan pengetatan moneter yang dijalankan berbagai negara melalui pengetatan suku bunga berpotensi menyumbang tekanan inflasi dalam bentuk imported inflation kepada Indonesia dan termasuk Papua Barat.
“Sebagai daerah yang masih memiliki ketergantungan terhadap daerah lain, berbagai kondisi ini harus disikapi secara khusus melalui kolaborasi extra effort untuk turut menjaga tingkat inflasi di 2023,” kata Eko pada acara Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2022, Rabu (30/11/2022) di Aston Niu Hotel Manokwari.
Selain itu, lanjut dia, cuaca yang kian tidak menentu sebagai akibat dari perubahan iklim yang semakin parah di 2023 dapat mengganggu pola panen dan aktivitas nelayan dalam mencari ikan.
“Komoditas perikanan juga berpotensi mengalami kenaikan harga sejalan dengan peningkatan permintaan masyarakat,” sebutnya.
Menghadapi isu ini, implementasi sistem cold chain termasuk di dalamnya infrastruktur cold storage atau tempat penyimpanan pembekuan ikan hasil tangkapan nelayan harus segera didorong agar mampu menjaga masa segar komoditas perikanan.
Cold storage juga dapat diintegrasikan dengan implementasi resi gudang untuk dapat mendorong pembiayaan kepada nelayan di Papua Barat.
Selain itu, adanya demobilisasi pekerja industri pengolahan LNG di Papua Barat hingga Q2 2023 juga berpotensi memberikan tekanan inflasi administered price, perlu menjadi perhatian dan dipantau dengan seksama agar perubahan harga angkutan udara dapat lebih terkelola dengan baik.
Diutarakan juya, bahwa perkembangan DOB Papua Barat Daya juga harus menjadi perhatian bersama dalam rangka pengendalian inflasi, mengingat akan adanya perubahan struktur Kota IHK di Papua Barat.
Fenomena ini juga harus direspon segera, antara lain dengan penyesuaian roadmap pengendalian inflasi Papua Barat yang saat ini telah terbentuk untuk tahun 2022-2024.
Selain itu, perlu adanya neraca pangan yang terintegrasi hingga ke tingkat Kabupaten/Kota di Papua Barat untuk mendorong pendataan komoditas inflasi dan mendorong implementasi kebijakan pengendalian inflasi yang tepat sasaran.
Penguatan Kerjasama Antar Daerah antar provinsi, maupun intra provinsi menjadi fokus TPID baik di lingkup provinsi maupun kabupaten/kota untuk dapat menguatkan ketahanan pangan di daerah menjadi lebih terjaga.
Di bidang sistem pembayaran, transaksi digital diperkirakan akan tumbuh sejalan dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi Papua Barat di 2023 yang akan lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2022.
Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025 (BSPI 2025) akan menjadi arah kebijakan Bank Indonesia dalam menavigasi sistem pembayaran di era digital yang semakin dinamis.
Sebagai upaya untuk mendorong elektronifikasi Pemerintah Daerah, pada tahun 2023 diharapkan dapat hadir 3 Pemda Digital baru yang akan menjadi ekosistem sistem pembayaran digital di Papua Barat.
Hingga saat ini, terdapat 3 Pemda Digital yaitu Pemprov Papua Barat, Pemkab Manokwari, dan Pemkab Teluk Wondama.
Uang beredar di Papua Barat pada 2022 diperkirakan akan tetap tumbuh seiring dengan peningkatan kebutuhan uang kartal di tengah masyarakat, sejalan dengan fase pemulihan pasca Covid-19 yang kian mereda.
Hal tersebut juga tercermin dari pertumbuhan uang beredar pada Januari-September 2022 yang tercatat positif, setelah 3 tahun sebelumnya tercatat mengalami pertumbuhan negatif. (dra)
