JAKARTA,KLIKPAPUA.com– Ketua Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Dr. Filep Wamafma, menegaskan bahwa Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2027 tidak boleh sekadar diukur dari besaran nominal, melainkan harus benar-benar dirasakan dampaknya oleh masyarakat, termasuk rakyat Papua.
Hal itu disampaikan Filep melalui siaran pers yang diterima media ini, Jumat (15/8/2026). Menurutnya, RAPBN bukan sekadar instrumen pengelolaan keuangan negara, melainkan alat perjuangan untuk menghadirkan perlindungan, pemerataan, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.
“APBN bukan hanya soal nominal anggaran, namun dampaknya harus dirasakan secara nyata bagi masyarakat akar rumput di kampung-kampung, sekolah, puskesmas, pasar, pelabuhan, melekat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Papua,” kata Filep.
Senator Papua Barat itu menilai, arah kebijakan RAPBN 2027 yang menekankan pertumbuhan ekonomi, pemerataan, efisiensi belanja, penguatan layanan dasar, hilirisasi, transformasi energi, serta optimalisasi Transfer ke Daerah (TKD) membuka peluang besar bagi daerah untuk mempercepat pembangunan.
Namun, ia menegaskan keberhasilan RAPBN 2027 bagi Papua tidak cukup diukur dari besarnya anggaran yang dialokasikan.
Filep menambahkan, indikator keberhasilan seharusnya tidak berhenti pada angka pertumbuhan ekonomi, realisasi belanja, atau besarnya transfer ke daerah, melainkan pada dampak konkret bagi masyarakat.
“Tapi lebih ke berapa banyak anak Papua yang memperoleh pendidikan lebih baik, masyarakat yang mendapatkan layanan kesehatan, berapa banyak lapangan kerja tercipta, berapa banyak usaha masyarakat yang berkembang, dan seberapa jauh angka kemiskinan dapat ditekan,” ujarnya.
Ia menegaskan, pembangunan Papua membutuhkan pendekatan “anggaran berbasis dampak”, bukan sekadar anggaran berbasis penyerapan.
Ketua Tim Khusus (Timsus) Otonomi Khusus (Otsus) DPD RI itu juga menekankan pentingnya menghindari kesenjangan antara klaim pemerintah pusat dan realitas yang dirasakan pemerintah daerah maupun masyarakat.
“Yang harus dihindari adalah situasi ketika pemerintah pusat menyatakan anggaran telah dialokasikan, namun pemerintah daerah merasa ruang fiskalnya terbatas, sementara masyarakat tetap tidak merasakan perubahan,” katanya.
Filep, yang juga menjabat Sekretaris MPR RI For Papua, menyebut sedikitnya tujuh agenda strategis perlu dikawal dalam pembahasan RAPBN 2027, di antaranya memastikan Dana Otsus tepat sasaran bagi Orang Asli Papua (OAP), memperkuat formula transfer ke daerah sesuai karakteristik geografis Papua, mempercepat pembangunan infrastruktur dasar, memperkuat pendidikan dan kesehatan, mendorong pelaku ekonomi lokal masuk rantai ekonomi nasional, memastikan hilirisasi sumber daya alam memberi nilai tambah bagi daerah, serta memperkuat pengawasan berbasis hasil. (rls)
