JAKARTA,KLIKPAPUA.com– Ketua Komite III DPD RI Dr. Filep Wamafma menegaskan pembahasan Transfer ke Daerah (TKD) dalam Rancangan APBN 2027 merupakan agenda strategis pembangunan nasional.
Ia menilai TKD menjadi instrumen penting untuk mengatasi kesenjangan fiskal, memperkuat pelayanan dasar, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Pemerintah dalam RAPBN 2027 merencanakan TKD sebesar Rp735 triliun, naik dari outlook TKD 2026 sebesar Rp696,9 triliun. Namun, DPD RI mengusulkan agar TKD diperkuat menjadi sekitar Rp780,22 triliun, atau bertambah sekitar Rp45,22 triliun dari usulan pemerintah.
“Peningkatan anggaran ini diharapkan berdampak nyata bagi daerah, artinya desain TKD harus mampu menjawab persoalan masyarakat seperti kesenjangan ekonomi, kualitas pendidikan, akses kesehatan, kemiskinan, infrastruktur, lapangan kerja, dan pengembangan ekonomi masyarakat. Maka TKD harus menghasilkan transformasi, bukan sekadar transfer,” kata Filep dalam siaran pers, Jumat (25/9/2026).
Filep mengatakan, desain TKD tidak bisa menggunakan pendekatan fiskal yang seragam untuk semua daerah. Menurutnya, daerah kepulauan, pegunungan, perbatasan, tertinggal, terdepan, terluar (3T), dan Papua menghadapi persoalan geografis dan biaya pelayanan publik yang berbeda dari daerah dengan infrastruktur lebih maju.
Ia mencontohkan, berdasarkan data Kementerian Keuangan, realisasi TKD di Papua Barat hingga 30 Juni 2026 mencapai sekitar Rp7,08 triliun, tumbuh 20,6 persen secara tahunan. Kondisi itu, kata dia, menunjukkan pembahasan TKD harus dikaitkan dengan kemampuan riil daerah dalam membiayai pembangunan.
Terkait sektor pendidikan, Filep menyoroti anggaran pendidikan RAPBN 2027 sebesar Rp820,9 triliun yang antara lain mendukung Program Indonesia Pintar (PIP) bagi 22,1 juta siswa, KIP Kuliah bagi 1,1 juta mahasiswa, dan renovasi 12.215 sekolah dan madrasah.
Ia mengingatkan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Papua Barat pada 2025 baru mencapai 68,48, dengan rata-rata lama sekolah 8,07 tahun.
Di sektor kesehatan, RAPBN 2027 mengalokasikan Rp244,9 triliun untuk antara lain renovasi 10.000 puskesmas dan revitalisasi 441 RSUD.
“Di Papua, jarak adalah persoalan kebijakan. Membangun gedung kesehatan saja tidak cukup. Pemerintah harus memastikan masyarakat dapat menjangkau pelayanan, tenaga kesehatan tersedia, obat tersedia, dan sistem rujukan berjalan,” ujarnya.
Filep juga menyoroti sektor ekonomi kreatif yang menyerap sekitar 24,92 juta tenaga kerja pada 2023, serta kontribusi UMKM sekitar 61,1 persen terhadap PDB nasional.
Ia menilai Papua memiliki potensi besar di sektor tersebut melalui seni, budaya, kerajinan, kuliner, hingga pariwisata berbasis masyarakat.
Dari sisi politik hukum, Senator Papua Barat itu menyebut kebijakan TKD harus memenuhi empat prinsip, yakni keadilan antardaerah, afirmasi bagi daerah dengan kondisi khusus, kepastian pembiayaan pelayanan dasar, dan akuntabilitas penggunaan anggaran.
Ia merujuk pada Pasal 18, Pasal 22D, dan Pasal 23 UUD NRI Tahun 1945 sebagai dasar konstitusional kewenangan DPD RI memberi pertimbangan terhadap RUU APBN.
Usulan penambahan TKD, menurut Filep, mencakup penguatan Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, Dana Desa, dan Dana Insentif Fiskal, serta afirmasi bagi wilayah 3T, kepulauan, perbatasan, dan daerah dengan kondisi khusus.
“Yang kita perjuangkan bukan sekadar tambahan transfer, tetapi kemampuan daerah untuk melakukan transformasi pembangunan. Saya mengajak pemerintah dan DPR RI untuk melihat pembahasan TKD 2027 bukan semata sebagai proses menentukan angka anggaran, tetapi sebagai momentum memperbaiki desain hubungan fiskal pusat dan daerah,” ujarnya.
Ia merinci empat agenda kebijakan yang perlu menjadi perhatian, yaitu penguatan kapasitas fiskal daerah, afirmasi bagi daerah dengan beban pembangunan tinggi, orientasi TKD berbasis dampak, serta penguatan transparansi dan pengawasan penggunaan anggaran.
“TKD harus menjadi instrumen pemerataan, keadilan, dan transformasi pembangunan: dari pusat ke daerah, dari anggaran menjadi pelayanan, dari pelayanan menjadi produktivitas, dan dari produktivitas menjadi kesejahteraan masyarakat,” pungkas Filep. (rls)
