JAKARTA,KLIKPAPUA.com- Wakil Ketua Pansus Papua DPD RI, Dr. Filep Wamafma menekankan bahwa peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-81 merupakan momentum konsolidasi kebangsaan sekaligus refleksi terhadap sejauh mana cita-cita kemerdekaan telah diwujudkan secara nyata bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk rakyat Papua.
Menurut Filep, dari Tanah Papua, masalah keadilan, kesejahteraan, keamanan, perlindungan hukum dan masa depan yang setara masih menjadi persoalan yang kerap diperbincangkan.
Dia memandang, Papua bukan hanya soal pembangunan infrastruktur, melainkan bagian dari agenda strategis kebangsaan yang membutuhkan keputusan politik negara yang jelas, berkeadilan dan berkelanjutan.
Filep lantas menyoroti pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI–DPD RI pada Jumat, 14 Agustus 2026.
Menurutnya, penjelasan Presiden telah memberikan gambaran mengenai arah besar pembangunan dan kebijakan nasional, namun belum menyebutkan irisan kebijakan strategis nasional dan roadmap politik yang secara khusus dan komprehensif menjelaskan arah penyelesaian persoalan Papua.
“Saya menghormati pidato kenegaraan dan arah kebijakan yang disampaikan Presiden. Tetapi dari perspektif Papua, kita harus berani mengatakan bahwa belum sepenuhnya terlihat secara eksplisit sebuah roadmap penyelesaian Papua yang memiliki sasaran politik dan indikator keberhasilan yang jelas. Persoalan Papua tidak dapat terus berada dalam ruang kebijakan yang terkesan sektoral, parsial, dan reaktif,” ungkap Filep dalam keterangan yang diterima Sabtu (15/8/2026).
“Masalah Papua tidak dapat tuntas dengan gelontoran anggaran, program pembangunan fisik atau pendekatan keamanan saja. Papua membutuhkan kebijakan negara yang mampu menyelesaikan akar persoalan yang ada. Sebagai Sekretaris MPR RI for Papua, saya menegaskan bahwa persoalan Papua membutuhkan kebijakan yang menempatkan kepentingan rakyat sebagai basis sekaligus pusat penyelesaiannya,” katanya lagi.
Menurutnya, pemerintah harus membangun sebuah kerangka penyelesaian Papua yang terintegrasi, mencakup jaminan keamanan, kesejahteraan, penegakan hukum, perlindungan HAM, penyelesaian konflik, perlindungan hak-hak masyarakat adat, pengelolaan sumber daya alam, serta penguatan pemerintahan daerah.
“Kita membutuhkan kebijakan publik yang efektif, artinya tepat sasaran sehingga agenda pembangunan berjalan progresif berdasarkan pada prioritas kepentingan masyarakat Papua. Negara harus memiliki kesinambungan kebijakan dan keberanian menetapkan target penyelesaian, sehingga ganti periode pemerintahan arah dan progresnya jelas dan terukur,” tegas senator Papua Barat itu. (rls)
