BINTUNI,KLIKPAPUA.COM – Berdasarkan hasil survei dan studi kelayakan yang telah dibuat oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Teluk Bintuni, maka Pemerintah Daerah telah menetapkan rencana pembangunan pelabuhan baru yang berlokasi di Muturi.
“Dan seluruh dokumen perencanaan pembangunan sudah selesai,” kata Bupati Teluk Bintuni, Petrus Kasihiw di sidang APBD Tahun 2020, di Gedung DPRD Teluk Bintuni, Distrik Bintuni, belum lama ini.
Dikatakan proses selanjutnya adalah menunggu persetujuan dari Kementenan Perhubungan agar dapat diakomodir ke dalam Rencana Induk Pembangunan Pelabuhan Nasional atau (RIPN).
Sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan Teluk Bintuni, Victor E. Ririhena mengatakan sesuai hasil Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat Nasional 2020, usulan pembangunan bandara dan pelabuhan dari Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni telah disetujui oleh pemerintah pusat, dan telah masuk dalam daftar rencana kerja anggaran Kementerian Perhubungan.
“Usulan sudah, tinggal persentasi satu kali lagi dengan mereka (Kementerian Perhubungan), karena kita harus menyesuaikan jadwal agenda dari Kementerian Perhubungan, sambil menunggu informasi jadwal persentasi, kita siapkan apa – apa yang kurang,” kata Victor.
Dikatakannya terkait dengan dokumen studi kelayakan pihaknya sedang mempersiapkan.
“Untuk studi – studi tahun ini direncanakan sudah selesai, bulan depan kita akan persentasi dengan Dinas Perhubungan provinsi, sekalian untuk minta rekomondasi dari gubernur untuk di bawa ke Kementerian Perhubungan untuk mendapatkan persetujuan penetapan lokasi (penlok),” ujarnya.
Mengenai lahan yang akan dijadikan lokasi pengembangan pembangunan bandara dan pelabuhan, Vicky mengatakan, sudah tidak ada masalah. Masyarakat adat sangat mendukung rencana tersebut yang juga menjadi program prioritas kepala daerah saat ini.
“Untuk lahan bandara yang ada di Distrik Mayado (Stenkool) sudah tidak ada masalah, kami ucapkan terima kasih kepada masyarakat Moskona yang dengan senang hati memberikan pelepasan lahan untuk pembangunan bandara,” katanya lagi.
Sedangkan untuk lahan pelabuhan baru yang ada di Muturi, SP I, Distrik Manineri, Pemda Teluk Bintuni telah membebaskan sekitar 8 hektare lahan di area pelabuhan. Sementara jalan akses masuk ke pelabuhan yang melewati hutan Mangrove cagar alam, masih diusahakan izin pemakaian lahan tersebut.
“Kita sama – dama degan Bappeda, Dinas PU, OPD terkait, masih mencari solusi agar tidak merusak cagar alam yang ada, karena sekitar 8 kilo meter akses jalan masuk ke pelabuhan dan melewati hutan cagar alam,” ungkapnya.
Menurut dia ada tiga sumber dana untuk pembangunan bandara dan pelabuhan yakni dari pusat, provinsi dan kabupaten.
“Kalau untuk besaran anggaran dari Kementerian Perhubungan, untuk bandara berapa, pelabuhan berapa, saya belum tahu persis, tapi sudah di pastikan masuk, karena itu hasil komunikasi antara pak bupati kita bersama dengan pak gubernur dan pak presiden,” pungkasnya. (at)