Bupati Teluk Bintuni Petrus Kasihiw saat menyampaikan pidato pada penutupan sidang paripurna RAPBD tahun 2020.
BINTUNI,KLIKPAPUA.COM – Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni berkomitmen untuk menyelenggarakan program pendidikan setingkat SMA tetap gratis, walaupun kewenangan sudah diambil alih oleh pemerintah provinsi.
Untuk mewujudkan itu, Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni tetap memberikan dana bantuan kepada siswa sekolah setingkat SMA. “Tahun 2019, terdapat sebanyak kurang lebih 2.276 Siswa SMA/SMK/Aliyah yang mendapat bantuan pendidikan sebesar Rp. 2,5 juta persiswa,” kata Bupati Petrus Kasihiw di Bintuni beberapa waktu lalu.
Dikatakannya, secara keseluruhan, jumlah siswa-siswi yang diberi bantuan pendidikan di tahun 2019, berjumlah sebanyak 23.793 siswa dengan total anggaran yang disalurkan sebesar Rp. 27 miliar lebih.
Terkait dengan pengelolaan SMA/SMK dan masih adanya pungutan oleh masing-masing sekolah, bupati menjelaskan bahwa sebenarnya sudah ada kebijakan yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Bintuni, yakni bantuan biaya pendidikan bagi siswa-siswa SMA—SMK tersebut.
Pasalnya, pemerintah daerah tidak berwenang untuk mengendalikan lembaga pendidikan level SMA/SMK/Aliyah, karena sudah tidak menjadi kewenangan kabupaten. Namun kata Kasihiw persoalan ini harus dikoordinasikan ulang dengan Dinas Pendidikan, apabila ada pungutan dari sekolah, tidak boleh membebani siswa—siswa SMA/SMK/Aliyah di Kabupaten Teluk Bintuni. “Sehingga diperoleh suatu kepastian mengenai bantuan pendidikan untuk mewujdukan pendidikan bebas biaya di semua tingkatan pendidikan,” ujarnya.
Perlu diinformasikan juga bahwa pada APBD tahun 2019, sektor pendidikan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 204 miliar lebih.
Anggaran tersebut digunakan untuk mengutamakan pembiayaan pada peningkatan layanan, sedangkan pembiayaan yang tidak berhubungan langsung peningkatan kualitas layanan pendidikan, sementara di pending dan akan diformulasikan kembali pada APBD Perubahan tahun 2020.(at)
