BINTUNI,KLIKPAPUA.COM – Dari jumlah 115 kampung di Kabupaten Teluk Bintuni, sudah ada sekitar 85 persen yang menganggarkan untuk program Pos Pelayanan Keluarga Berencana – Kesehatan Terpadu (Posyandu).
Demikian disampaikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung, Dinas Peberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK), Agus Wiratno, pada kegiatan peningkatan kapasitas peran perempuan di perdesaan, pelatihan kader posyandu, di Sanggar DPMK, Kampung Banjar Auso SP 4, Distrik Manimeri, Rabu (11/12/2019).
Agus mengatakan sesuai Pereaturan Meter Desa (Permendes) Nomor 11/2019 tentang prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2020, setiap kampung penerima Dana Desa wajib menganggarkan dana Posyandu.
Menurut dia Posyandu sangat penting karena ada program penanganan masalah Stunting di masyarakat kampung. Dimana Posyandu merupakan program nasional dalam rangka untuk mencegah Stunting dan gizi buruk.
“Kader – kader Posyandu diharapkan dapat berinovasi membuat tempat Posyandu menarik anak – anak dan ibu hamil, kita peru mencoba untuk memoles Posyandu agar menarik bagi anak – anak dan ibu hamil,” ujarnya.
Untuk mensukseskan rogram Posyandu, kader – kader diharapkan membuat perencanaan diusulkan ke kampung. Selain itu juga kader harus membuat laporan, serta melakukan evaluasi.
Agus juga menekankan kepada kader Posyandu silahkan melaporkan apabila kampung tidak menyediakan dana Posyandu.
“Posyandu itu program nasional dalam rangka menurunkan kasus Stunting, dan gizi buruk, oleh karena itu kampung wajib mendukung program itu,” katanya.
Pasalnya apabila di tahun 2020 kampung penerima Dana Desa tidak menganggarkan dana untuk program Posyandu, tahap berikutnya tidak bisa dicairkan. (at/bm)
