BINTUNI,KLIKPAPUA.com— Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni secara resmi mencanangkan pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026 dengan melepas 103 petugas lapangan. Mereka bertugas mendata seluruh usaha dan aktivitas ekonomi masyarakat, hingga ke wilayah paling terpencil di seluruh kabupaten.
Pelepasan dilakukan oleh Wakil Bupati Teluk Bintuni, Joko Lingara, di halaman Kantor Bupati SP 3, Distrik Manimeri, Senin (15/6/2026). Acara ditandai dengan penyematan tanda pengenal dan rompi petugas kepada perwakilan tim.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati menegaskan sensus ini merupakan agenda strategis nasional yang menjadi fondasi utama perencanaan pembangunan daerah. Data yang dihasilkan nantinya akan digunakan untuk menyusun kebijakan ekonomi, mengembangkan investasi, memberdayakan UMKM, hingga menciptakan lapangan kerja.
“Dengan data yang berkualitas, pemerintah bisa merumuskan program yang tepat sasaran dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” ujar Joko Lingara.
Ia mengajak seluruh warga, pemerintah distrik, kampung, dan pelaku usaha untuk mendukung serta memberikan informasi yang jujur dan lengkap.
Sementara itu, Kepala BPS Kabupaten Teluk Bintuni, Maimun menjelaskan pendataan berlangsung mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026, dilakukan dari rumah ke rumah dan mencakup wilayah perkotaan, pesisir, hingga pegunungan.
“Kami mendata semua jenis usaha tanpa terkecuali — mulai dari mikro, kecil, menengah, besar, bahkan usaha berbasis daring dan digital sekalipun,” katanya.
Berbeda dengan pelaksanaan sebelumnya, Sensus Ekonomi 2026 menggunakan aplikasi digital, sehingga data langsung tersimpan aman di server pusat BPS. Hasilnya nanti akan memberikan gambaran lengkap mengenai perkembangan ekonomi, pemanfaatan teknologi, daya saing usaha, serta kontribusi UMKM bagi daerah.
Maimun juga menegaskan jaminan kerahasiaan data sesuai peraturan yang berlaku — tidak berkaitan dengan urusan pajak, bantuan sosial, maupun kepentingan politik, dan pelaksanaannya tidak dipungut biaya.
Sebagai tambahan, ia menyampaikan data BPS per 2025 menunjukkan angka kemiskinan ekstrem di Teluk Bintuni turun dari sekitar 18% menjadi 12,21% atau berkurang 5,8 poin persentase.
“Tugas kami menyediakan data yang akurat; pemanfaatannya untuk program pembangunan menjadi tanggung jawab pemerintah dan instansi terkait,” tegasnya.
Melalui sensus ini, diharapkan tersedia data ekonomi yang lengkap dan terpercaya guna mendorong pembangunan inklusif, menarik investasi, memperkuat UMKM, serta meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat Teluk Bintuni.(red)
