TEMINABUAN, KLIKPAPUA.com- Aktivitas kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sorong Selatan (Sorsel) sempat lumpuh dua hari. Hal ini, buntut dari kekesalan sejumlah honorer yang tidak diakomodir sebagai tenaga non ASN tahun 2022.
Data yang dihimpun klikpapua, Kantor DPRD Sorsel itu dipalang sejak Senin (10/10/2022) hingga Rabu (12/10/2022) oleh 37 honorer yang bertugas di kantor DPRD Sorsel.
Sejumlah pintu masuk kantor legeslatif itu dipalang menggunakan kayu, dan membakar ban di pintu gerbang DPRD Sorsel.
Koordinator aksi Benyamin Bless, mengaku merasa kesal atas perbuatan yang dilakukan oleh oknum di lingkungan sekretariat DPRD Sorsel tidak menginput 47 honorer aktif bekerja, justru malah menginput nama dari luar.
“Kami melakukan Pemalangan ini karena pada pendataan pegawai non ASN yang berakhir pada tanggal 30 September lalu, dari jumlah total 47 orang yang selama ini honor hanya di masukan 10 orang ke aplikasi pendataan non ASN dan 37 orang tidak di masukan,” kata Benyamin.
Benyamin mengaku, telah menemukan sebanyak 20 nama yang telah terdaftar di aplikasi pendataan non ASN, nama-nama itu tidak pernah hadir dan melakukan tugas sebagai seorang honorer di kantor sekretariat DPRD Sosrsel.
“Kami merasa mereka itu merupakan data siluman yang di masukan kelompok tertentu di sekretariat DPRD,” bebernya.
Puluhan honorer itu menuntut agar Sekwan DPRD mengeluarkan 20 nama dan mengakomodir 37 tenaga honorer di DPRD Sorsel.
Untuk diketahui, pendataan non-ASN atau tenaga honorer dilakukan sebagai upaya pemerintah untuk memetakan serta mengetahui jumlahnya.
Pantaun media ini, kantor DPRD Sorsel yang dipalang sejak senin telah di buka pada Rabu (12/10/2022) pagi.
Wartawan klikpapua.com tengah berupaya mengkonfirmasi Sekwan DPRD Sorsel ihwal pemalangan tersebut. Namun, hingga berita ini diturunkan belum mendapatkan jawaban. (dw)
