MANOKWARI, KLIKPAPUA.COM– Kegiatan pendataan potensi SDM bagi warga terlatih, tenaga ahli dan warga lain unsur warga Negara untuk komponen pendukung pertahanan Negara di Provinsi Papua Barat tahun 2020 disambut baik oleh Gubernur Papua Barat, dalam hal ini melalui Kesbangpol Provinsi Papua Barat.
Hal ini disampaikan Kabid kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, Nunu Setia Wati saat membacakan sambutan Gubernur Papua Barat, Rabu (12/2/2020 ).
Nunu Setia Wati berharap kegiatan pendataan potensi SDM khususnya yang ada di Provinsi Papua Barat bisa maksimal, dan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada semua pihak yang berkaitan dengan kebutuhan data potensi sumber daya dimaksud.
Kolonel Inf Imam Rohim Hidayat selaku Analisa Madya Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan menyampaikan terima kasih kepada Gubernur Papua Barat beserta jajarannya atas dukungan dan kerjasamanya sehingga kegiatan pendataan potensi sumber daya manusia bagi warga terlatih, tenaga ahli, dan warga lain unsur warga negara untuk menjadi komponen pendukung pertahanan negara ini dapat terlaksana dengan baik dan lancar.
“Semoga kerjasama ini dapat menjadi perekat hubungan antara institusi sebagai wujud tanhgung jawab bersama dalam turut membangun sistem pertahanan negara yang bersifat semesta,” ucapnya.Lebih lanjut Imam menyampaikan sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang RI Nomor 3 Tahun 2002
tentang pertahanan negara bahwa sistem pertahanan negara Indonesia bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara wilayah dan sumber daya nasional lainnya dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara keutuhan wilayah segenap bangsa dari segala ancaman.
“Semua diwujudkan dalam komponen pertahanan negara yang terdiri dari komponen utama yaitu TNI diatur dalam UU no 34 tahun 2004, sedangkan komponen cadangan dan komponen cadangan dan komponen pendukung diatur dalam UU No 23 tahun 2019,” terangnya.
Dalam rangka Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN) untuk pertahanan negara, tentunya Kementerian Pertahanan tidak dapat melaksanakan sendiri dalam setiap tahap penyiapan-nya, sehingga perlu kerjasama dan koordinasi dengan kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah serta swasta lainnya.
Terkait dengan pelaksanaan potensi sumber daya manusia bagi warga terlatih, tenaga ahli, dan warga lain, unsur warga negara untuk komponen pendukung di Papua Barat. Pihaknya mengharapkan masukan tentang data SDM yang valid dan akurat kota di Provinsi Papua Barat sebagai data awal dalam pelaksanaan penataan komponen pendukung pertahanan negara.(aa/bm)
