MANOKWARI,KLIKPAPUA.com–Penjabat Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw, geram dengan tingkah laku Aparatur Sipil Negara (ASN) esalon III dan IV,yang dinilai tidak mengikuti kebijakan pimpinan.
Hal ini diungkapkan Pj Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw, saat memimpin apel pagi di kantor Gubernur, Senin (16/10/2023). “Saya mendapat informasi esalon III dan IV bermain kepentingan mereka sendiri. Menyulitkan pimpinan OPD. Saya tahu yang menyulitkan kebijakan yang turun dari saya selaku pimpinan di daerah ini,” ucapnya.
Dikatakan, pejabat jangan merasakan dirinya memiliki semuanya. Ada waktunya diberikan amanah dan kepercayaan yang
diberikan oleh negara. “Namanya pelayan itu melayani kemaslahatan rakyat,” katanya.
Lanjut Waterpauw, kebijakan yang diturunkan dari pusat, sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk meneruskan kebijakan. Olehnya amanah itu wajib dijalankan.
“Tapi kalau mau coba memutar balikan kebijakan, itu masalah. Bukan masalah bagi saya, kira-kira begitu,” ucapnya.
Waterpauw mengingatkan, pengabdian itu ada batas waktu, bagaimana tunjukkan loyalitas kepada bangsa dan Negara, kepada pemimpin serta kepada pemerintah. “Loyalis kepada masyarakat itu harus dipikiran bersama itu,” ucapnya.
Ditegaskan Waterpauw, sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Pusat, ia tetap pada pendirian, menjalankan amanah yang diberikan oleh Negara. “Kalau bapak dan ibu tidak melaksanakan itu bersama-sama, itu masalah bagi dirimu. Kalau menjabat sini hidup berfoya foya, hidup untuk kepentingan pribadi, itu boleh silakan, tidak loyal sama saya,” tegas Waterpauw.
Ia menuturkan hanya menjalankan amanah yang diberikan Negara, dan ada masa akhir jabatan. “Itu kebiasaan bertugas sebagai abdi Negara. Saya tidak pernah minta jabatan. Apa diberikan oleh Negara wajib dilakukan sesuai arahan dari pusat, karena saya di daerah ini perpanjangan dari Pemerintah Pusat,” tuturnya.
“Olehnya itu, kalau ada kekurangan selama saya menjabat sebagai Penjabat Gubernur Papua Barat, mungkin kekurangan dan kelamahan itu dari saya, itu hal wajar setiap manusia pasti memiliki keterbatasan dan kelebihan. Tentu dengan keterbatasan itu betul- betul bekerja untuk kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat. Tugas kita adalah melayani bukan dilayani,” tambahnya.
Waterpauw berpesan kepada seluruh OPD dan ASN, untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dengan penuh rasa tanggung jawab. Tantangan ke depan lanjut Waterpauw, masih banyak persoalan yang harus dituntaskan di Provinsi Papua Barat. Terutama kemiskinan eskrim dan stunting yang saat ini masih menjadi momok kbersama. “Ini menjadi tanggung jawab bersama baik itu pemerintah provinsi hingga kabupaten/kota,” pungkasnya. (ar)
