MANOKWARI,KLIKPAPUA.com- Puluhan pendemo yang mengatasnamakan Kesatria Parlemen Jalanan (Parjal) Papua Barat melakukan aksi demo damai di depan kantor Kementerian Hukum dan Ham RI perwakilan Papua Barat, Senin (16/10/2023).
Aksi demo itu sebagai bentuk menolak pelantikan pejabat di lingkungan Kemenkumham wilayah Papua Barat. Direncanakan, Selasa (17/10/2023) besok.
Pendemo menilai pengangkatan pejabat tidak ada keberpihakan kepada orang asli Papua. Hal itu harus sejalan Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus, di mana ada keberpihakan kepada orang Papua dalam menduduki jabata strategis, terlebih khususnya di Kemenkumham Papua Barat.
Setelah pendemo menyampaikan orasi, tuntunan tersebut langsung diserahkan Ketua Parjal Papua Barat, Ronald Mambiuew yang diterima Kepala Kementerian Hukum dan HAM Perwakilan Papua Barat, Taufiqrahman.
Taufiqrahman mengatakan, aspirasi yang di sampaikan Parjal Papua Barat akan dilaporkan ke pimpinan di pusat.
Taufiqrahman menilai masukan-masukan yang diberikan,akan menjadi bahan evaluasi untuk di laporkan ke pimpinan,yang akan menjawab aspirasi wilayah kekhususan.
“Selaku Kankawil Papua Barat beretikad baik usulkan putra dan putri Asli Papua. Keputusan dari pemerintah pusat mau tidak mau suka tidak dilaksanakan hingga berjalan di evaluasi kembali seperti itu,” tegasnya.
“Kami sebatas mengusulkan nama itu. Kewenangan ada di pusat. Kami di daerah tidak bisa memutuskan itu, kita sudah prioritaskan OAP, kepastiannya ada di pusat,” ungkapnya.
Ketua Parjal Papua Barat, Ronald Mambieuw menuturkan, akan mengawal kebijakan pemerintah yang berpihak kepada Orang Asli Papua.
“Hari kita aksi demo di kantor Kemenkumham tidak lain fungsi kontrol. Kami apresiasi Kakanwil menerima aspirasi tersebut,untuk menyampaikan ke pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Hukum dan Ham RI,” pungkasnya. (ar)
