MANOKWARI,KLIKPAPUA.com- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manokwari membentuk Forum Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan meningkatkan sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil.
Forum ini diumumkan dalam rapat koordinasi dan sosialisasi yang digelar pada Rabu (4/6/2025).
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Manokwari, Yan Ayomi, mengatakan selama ini program CSR yang dijalankan oleh perusahaan di wilayah Manokwari masih berjalan secara terpisah dan belum sejalan dengan rencana pembangunan daerah.
“Banyak perusahaan memang sudah melaksanakan program CSR, tetapi program tersebut masih dilakukan sendiri-sendiri, tanpa koordinasi dengan pemerintah. Forum ini dibentuk untuk menjembatani komunikasi agar program CSR selaras dengan program pembangunan,” ujar Ayomi.
Ia menjelaskan, Forum CSR bertujuan untuk mempertemukan pemda, perusahaan, dan masyarakat sipil dalam satu wadah komunikasi dan kerja sama yang strategis.
Melalui forum ini, pemerintah berharap kontribusi perusahaan dapat diarahkan untuk mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
“Dengan komunikasi yang lebih terbuka, kami berharap tercipta niat dan kesepakatan bersama untuk bergotong royong membangun daerah,” ujarnya.
Misalnya, lanjut Ayomi, saat pemerintah mengalami keterbatasan anggaran untuk program pemberdayaan masyarakat, perusahaan bisa masuk melalui program CSR-nya.
“Ini pernah dilakukan oleh PLN yang memberikan bantuan bibit kopi kepada masyarakat di Kampung Mokwam,” jelas Ayomi.
Ia menambahkan, forum ini juga melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk perusahaan besar, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Manokwari.
Sinergi tersebut diharapkan dapat memperkuat kesejahteraan masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
Ayomi menegaskan bahwa forum CSR diarahkan untuk mendukung tiga pilar utama pembangunan, yakni ekonomi, lingkungan, dan sosial.
“Langkah awal kami adalah melakukan sosialisasi kepada pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), DPRK Manokwari, dan pihak perusahaan,” katanya.
Setelah itu, dasar hukum forum akan disusun melalui peraturan bupati atau peraturan daerah, agar tata kelola CSR dapat mendorong akselerasi daya saing daerah.
Wakil Ketua II DPRK Manokwari, Johani Brian Makatita, menyambut baik pembentukan Forum CSR dan menyatakan dukungan penuh agar forum tersebut segera berjalan dan memberikan dampak nyata.
“Pemerintah perlu mengarahkan dan bersinergi dengan program-program CSR perusahaan, agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat serta sejalan dengan pembangunan daerah,” ujar Johani.
Ia menambahkan bahwa beberapa BUMN telah menjalankan program CSR, namun belum terintegrasi dengan baik bersama pemerintah daerah. (mel)
