JAKARTA,KLIKPAPUA.com– Sejumlah anggota DPRD Kabupaten Teluk Wondama melakukan kunjungan penting ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada Rabu (4/6/2025), untuk membahas berbagai persoalan infrastruktur mendesak di wilayah mereka. Pertemuan berlangsung di Lantai 2, Ruang Wakil Menteri PUPR, dan dihadiri oleh Tenaga Ahli DPD RI Papua Barat mewakili Senator Abdullah Manaray, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Teluk Wondama Said Karim, serta Anggota DPRD Kabupaten Teluk Wondama.
Agenda utama mencakup kondisi kerusakan infrastruktur jalan dan jembatan akibat bencana alam tahunan seperti longsor dan banjir bandang, yang menyebabkan banyak distrik di Teluk Wondama masih terisolasi. Akses jalan antar kampung hingga ke ibu kota kabupaten dan provinsi masih sangat terbatas, menyulitkan masyarakat dalam mobilitas dan pelayanan dasar.
Sorotan juga diberikan pada jalan Trans Papua ruas Manokwari – Teluk Wondama – Nabire, yang tingkat kemantapannya sangat rendah dan berada dalam kategori rusak berat. Jalan ini memerlukan waktu tempuh hingga 16–17 jam, kondisi yang dianggap tidak layak dan menjadi hambatan besar bagi pembangunan kawasan Papua Barat.
Kepala Dinas PUPR Teluk Wondama, Said Karim, dalam paparannya menegaskan pentingnya dukungan konkret dari Kementerian PUPR, baik dari sisi anggaran maupun program nasional strategis, agar pembangunan infrastruktur dasar di Teluk Wondama dapat ditingkatkan secara signifikan. Ia menjelaskan bahwa kemampuan fiskal daerah sangat terbatas untuk menanggulangi seluruh persoalan yang ada.
Anggota DPRD Komisi A, Gayus Baibaba, menyampaikan langsung aspirasi masyarakat dalam pertemuan tersebut, termasuk kebutuhan pembangunan infrastruktur jalan penghubung, serta menekankan pentingnya pemulihan dan pembangunan kembali pasar-pasar tradisional yang saat ini mengalami kerusakan parah.
Menurut Gayus Baibaba, beberapa pasar tradisional yang menjadi pusat ekonomi rakyat saat ini tidak layak digunakan karena bangunannya rusak, fasilitas sanitasi tidak tersedia, dan kondisi atap serta lapak-lapak sudah tidak mendukung aktivitas jual beli. Ia mengusulkan agar Kementerian PUPR melalui Direktorat Cipta Karya dapat mengalokasikan anggaran khusus untuk membangun kembali pasar-pasar tersebut sebagai bagian dari upaya pemulihan ekonomi lokal.
Selain itu, dibahas pula rencana besar peringatan 1 Abad Situs Aitumiere yang akan dilaksanakan pada 25 Oktober 2025 mendatang. Aitumiere merupakan situs penting dalam sejarah literasi Papua, tempat orang Papua pertama kali diajarkan membaca dan menulis oleh para misionaris Kristen pada 25 Oktober 1925. Perayaan akbar tersebut direncanakan akan dihadiri oleh 20.000 tamu undangan, namun hingga kini pembangunan infrastruktur penunjang situs belum dialokasikan dalam anggaran pemerintah pusat.
Gayus Baibaba dan Said Karim sama-sama menekankan bahwa kesuksesan acara bersejarah ini memerlukan dukungan infrastruktur dasar, seperti jalan akses, fasilitas umum, air bersih, sanitasi, dan penataan lokasi situs yang representatif.
Pertemuan ini menjadi langkah strategis awal untuk mendorong kerja sama lintas lembaga dalam mempercepat pembangunan infrastruktur di Teluk Wondama. Dengan sejarah dan peran strategisnya sebagai Kota Peradaban Orang Papua, Teluk Wondama diharapkan segera mendapatkan perhatian nyata dari pemerintah pusat demi mendorong kemajuan wilayah secara merata dan berkelanjutan.(rls/red)
