JAKARTA,KLIKPAPUA.com – Sejumlah anggota DPRD Kabupaten Teluk Wondama melakukan kunjungan penting ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada Rabu (4/6/2025), guna membahas kondisi sarana dan prasarana yang sangat mendesak di wilayah mereka.
Pertemuan yang berlangsung di Lantai 2, Ruang Wakil Menteri PUPR ini turut dihadiri oleh perwakilan DPD RI Papua Barat, yakni Tenaga Ahli DPD RI bersama Mohamad Afif Dzulqifli, yang mewakili Senator Abdullah Manaray, serta Kepala Dinas PUPR Kabupaten Teluk Wondama, Said Karim.
Diskusi difokuskan pada berbagai persoalan infrastruktur di Teluk Wondama, terutama kerusakan jalan dan jembatan akibat longsor dan banjir bandang yang terjadi hampir setiap tahun. Akibatnya, banyak akses jalan yang terputus, menyebabkan beberapa distrik masih terisolir karena tidak adanya infrastruktur penghubung antar kampung, ke ibu kota kabupaten, maupun ke ibu kota provinsi.
Kondisi jalan Trans Papua, khususnya ruas Manokwari – Teluk Wondama – Nabire, menjadi sorotan utama. Jalan tersebut saat ini dalam kondisi rusak berat dan tidak mantap, membuat waktu tempuh mencapai 16 hingga 17 jam. Hal ini tidak hanya menyulitkan mobilitas masyarakat, tapi juga menghambat distribusi barang dan pelayanan publik.
Dalam penyampaiannya, Kepala Dinas PUPR Teluk Wondama, Said Karim, menegaskan bahwa pemerintah daerah sangat memerlukan dukungan konkret dari Kementerian PUPR. Ia menjelaskan bahwa upaya perbaikan infrastruktur tidak dapat hanya mengandalkan APBD mengingat skala kerusakan dan medan geografis yang ekstrem. Said Karim juga menyampaikan proposal permohonan anggaran untuk pembangunan infrastruktur penghubung serta peningkatan kualitas jalan utama yang menghubungkan Teluk Wondama dengan daerah lain di Papua Barat.
Dalam pertemuan tersebut, Anggota DPRD Kabupaten Teluk Wondama, Gayus Baibaba dari Komisi A, juga menyampaikan langsung aspirasi masyarakat terkait kebutuhan mendesak pembangunan infrastruktur, khususnya untuk membuka keterisolasian kampung-kampung dan mendukung konektivitas antarwilayah di Papua Barat. Ia menekankan bahwa akses jalan bukan hanya soal pembangunan fisik, tetapi juga menyangkut pelayanan pendidikan, kesehatan, dan perekonomian masyarakat lokal.
Selain isu teknis infrastruktur, pertemuan tersebut juga membahas persiapan perayaan 1 abad Situs Aitumiere yang akan dilaksanakan pada 25 Oktober 2025. Aitumiere merupakan situs bersejarah tempat pertama kali orang Papua diajarkan membaca dan menulis oleh misionaris Kristen pada 25 Oktober 1925, menjadikannya sebagai simbol peradaban Papua.
Perayaan ini diproyeksikan akan dihadiri oleh 20.000 tamu undangan, namun hingga saat ini pembangunan infrastruktur penunjang situs Aitumiere belum mendapatkan dukungan anggaran dari pemerintah pusat. Said Karim menekankan pentingnya kesiapan infrastruktur dalam mendukung suksesnya acara berskala nasional tersebut, sekaligus mengangkat kembali nilai sejarah dan budaya masyarakat Papua.
Pertemuan ini diharapkan menjadi momentum strategis untuk mempercepat pembangunan di Teluk Wondama dan mendorong kolaborasi antar lembaga guna mewujudkan pemerataan pembangunan di wilayah timur Indonesia.(rls/red)
