MANOKWARI,KLIKPAPUA.com— Bupati Manokwari Hermus Indou mengaku pelayanan kebutuhan akan air bersih bagi masyarakat Manokwari kurang maksimal, hal itu disebabkan sejumlah masalah, terutama terkait hak ulayat.
Bupati Hermus menyampaikan bahwa pihaknya sedang berjuang agar dapat menyelesaikan sejumlah persoalan yang terjadi.
“Kita sedang berjuang agar hak ulayat bisa diselesaikan, tetapi lokasi dimana pipa PDAM itu dilewati adalah kawasan konservasi. Itu tidak bisa diganti rugi kepada masyarakat, itu sesuatu yang salah. Lalu air bersih itu kita tidak bisa bayar ini jadi masalah yang harus dimengerti, disisi lain masyarakat tidak mau tahu bahwa itu mereka punya, maunya harus dibayar dan juga tuntutan yang sangat berlebihan sehingga kita antar pemerintah dan masyarakat belum menemukan titik temu,” ucapnya ketika ditemui disela raker bupati dan walikota se-Papua Barat, Selasa (14/6/2022) di gedung PKK Papua Barat.
Berikut Hermus menyebut, infrastruktur air bersih belum memadai dalam mendukung suplai air kepada masyarakat di kabupaten Manokwari.
Dia kemudian mengkritik pembebasan lahan jalan dua jalur dan pembangunan jalan yang belum memikirkan sarana fasilitas kota seperti pipa air.
“Jangan membangun jalan baru pipa dibawah, bagi saya ini sesuatu yang tidak bagus. Nah karena itu saya berharap Pemprov juga berkoodinasi dengan pemda Manokwari agar kita sinergi bersama agar pelayanan air bersih di kabupaten Manokwari bisa efektif,” ungkapnya.
Dikatakan Hermus, dari sisi manajemen PDAM Manokwari, sedang diperbaiki mulai dari pimpinan hingga sumber daya manusia (SDM) yang handal.
“Kita berusaha memberikan yang terbaik sehingga SDM mumpunilah yang ada disitu, mengerti dua prinsip terutama prinsip pelayanan organisasi, tetapi yang kedua prinsip bisnis atau manajemen ekonomi yang bisa diterapkan. Sehingga PDAM bisa melayani masyarakat tetapi dampak dari pelayanan itu, bisa mendatangkan income bagi daerah,” tandasnya.(dra)
