Hadiri Raker Bupati dan Walikota se-Papua Barat, Bupati Hermus Bahas Sejumlah Isu Termasuk Penambangan Ilegal di Wasirawi

0
Penambangan Ilegal di Wasirawi
Bupati Manokwari Hermus Indou menghadiri rapat kerja bupati dan walikota se-provinsi Papua Barat, Selasa (14/6/2022) di gedung PKK Provinsi Papua Barat. (Foto: Elyas/klikpapua)

MANOKWARI,KLIKPAPUA.com— Bupati Manokwari Hermus Indou menghadiri rapat kerja bupati dan walikota se-provinsi Papua Barat, Selasa (14/6/2022) di gedung PKK Provinsi Papua Barat.

Dengan tema konsolidasi pemerintah dalam rangka penyelarasan program pembangunan, Bupati Hermus membawa beberapa isu untuk dibahas bersama penjabat gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw.

Dikatakan Hermus, pembangunan Manokwari sebagai ibu kota provinsi Papua Barat,

Manokwari sebagai ibu kota provinsi belum menunjukkan wajahnya sebagai ibu kota provinsi, banyak masalah yang dihadapi yang belum bisa dipecahkan bersama-sama. Padahal, dari sisi historis  Manokwari mempunyai kontribusi besar reaktivitasi provinsi Irian Jaya Barat, hampir 23 tahun Papua Barat belum ada infrastruktur yang dibangun.

“Manokwari dari dulu sampai sekarang begini-begini saja, jadi ini yang kita perjuangkan di Bapak Gubernur yang sekarang, sebelum membangun keluar bangun dulu di ibu kota provinsi sini. Toh kalau kita menghadirkan sesuatu yang bagus di daerah ini juga mengangkat wajah pemerintah daerah juha wajah negara,” ucapnya saat rehat isoma.

Kemudian, terkait dengan pelaksanaan otonomi khusus, pemerintah Manokwari tetap mendukung apa yang menjadi keputusan pemerintah dan juga kewenangan yang sudah diberikan berdasarkan UU nomor 2 tahun 2022 tentang revisi kedua atas UU 21 tahun 2021 tentang otonomi khusus di Papua.

“dalam konteks pelaksanaan otonomi khusus, kita mendukung upaya pembentukan MRP, DPRPD, DPRK di kabupaten Manokwari, kita membantu bapak gubernur untuk bisa terlaksana dengan baik,” ujar Hermus

Dikatakannya, dalam implementasi otsus  juga minta untuk Manokwari sebagai ibu kota provinsi dijadikan salah satu variabel dalam perhitungan pembagian otsus infrastruktur.

“kita berharap sebagai ibu kota provinsi, Manokwari harus bisa mendapatkan porsi lebih sehingga kita punya anggaran yang cukup untuk bisa membangun kabupaten ini. Terkait dengan prinsip-prinsip otsus, keperpihakan, pemberdayaan dan pen didalam aspek pembangunan menjadi hal yang kita dukung,” terangnya.

Isu lainnya yang akan dibahas terkait pembentukan daerah otonomi baru, Pemkab Manokwari mendorong terbentuknya DOB baru sesuai harapan dapat terwujudnya kabupaten Empur yang diinisiasi oleh pemerintah kabupaten Tambrauw.

“Bagi saya, sekarang kabupaten Tambrauw sudah memiliki kewenangan yang sah atas wilayah yang dulu menjadi ex pemerintah kabupaten Manokwari. Tetapi, kita coba carikan solusi untuk wilayah itu kembali ke Kabupaten Manokwari, solusinya adalah kita membentuk kabupaten baru dan saya kira ini sudah disetujui juga oleh pemerintah kabupaten Tambrauw dan masyarakat untuk DOB itu. Soal nama kita tidak boleh berdebat soal nama, bagi saya nama sesuai kultur di kebar dam sekitarnya dan dapat diperjuangkan bersama di kabupaten Tambrauw, dan wilayah ex pemerintah kabupaten Manokwari dulu dikembalikan ke wilayah suku besar Arfak,” Bebernya.

Hermus mengaku,  akan membahas terkait dengan penanganan stunting dan pemberdayaan perempuan pedesaan, sebagaimana yang telah disampaikan gubernur, serta Pandemi covid-19 itu menjadi program yang akan diperjuangkan.

Tidak hanya itu, Bupati Hermus juga membahas isu yang menjadi sorotan publik yakni ilegal mining atau pertambangan ilegal emas di Wasirawi distrik Masni.

“semua data kita sudah punya dan kita akan menyampaikan secara resmi untuk dikendalikan dan tidak ada lagi operasi-operasi ilegal pertambangan. Karena pertambangan ilegal merugikan daerah ini dalam banyak aspek, pertama terjadi kerusakan lingkungan yang liar biasa, kemudian pemanfaatan bahan kimia untuk pengelolaan pertambangan yang menyebabkan sumber air tercemar, yang dipakai untuk pertanian di dataran Wapramasi yang merugikan banyak petani,” ungkapnya.

Orang nomor satu di Manokwari ini juga menyinggung soal keterlibatan orang tak bertanggungjawab dalam penambangan ilegal.

“masalahnya ada backupan dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab, ada operasi helikopter yang tidak jelas arahnya dari mana. Jadi bagi saya ini semuanya ilegal, orang-orang yang berbuat ilegal ini orang-orang mentalitasnya bobrok,” tega dia.(dra)


Komentar Anda

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.