MANOKWARI,KLIKPAPUA.com- Pemerintah Provinsi Papua Barat menutup pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Otonomi Khusus (Otsus) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 dengan menyepakati 446 program prioritas pembangunan senilai Rp1,05 triliun.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, saat menutup Musrenbang di Hotel Aston Niu Manokwari, Jumat (8/5/2026).
Menurut Dominggus, Musrenbang bukan sekadar agenda tahunan yang bersifat seremonial, melainkan forum strategis untuk menyelaraskan arah pembangunan pemerintah pusat dan daerah agar lebih tepat sasaran terhadap kebutuhan masyarakat Papua Barat.
“Musrenbang yang telah kita laksanakan bukan sekadar kegiatan seremonial tahunan, melainkan forum strategis untuk menyatukan arah kebijakan pembangunan pusat dan daerah,” ujar Dominggus.
Ia menjelaskan, tema pembangunan Papua Barat tahun 2027 difokuskan pada percepatan dan pemerataan akses pelayanan dasar berkualitas, pemberdayaan masyarakat adat, serta hilirisasi ekonomi lokal dalam koridor Otonomi Khusus.
Arah pembangunan tersebut tetap mengacu pada Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) 2022–2041 dan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP) 2025–2029.
Dalam forum Musrenbang tersebut, sektor kesehatan, pendidikan, dan ekonomi lokal menjadi prioritas utama pembangunan tahun 2027.
Pada sektor kesehatan, pemerintah menargetkan penguatan layanan kesehatan bergerak, pembangunan fasilitas kesehatan dasar dan rujukan, serta penanganan penyakit menular seperti tuberkulosis (TBC) dan malaria.
Sementara di sektor pendidikan, pemerintah menyiapkan pengembangan sekolah terbuka, sekolah sepanjang hari, hingga sekolah berpola asrama untuk menjawab tantangan geografis di Papua Barat.
Adapun sektor ekonomi produktif diarahkan pada pengembangan komoditas unggulan daerah seperti kakao dan kelapa, termasuk pengembangan kawasan wisata Teluk Triton serta kawasan Anggi sebagai kota kecil berkarakter khusus.
Meski demikian, Dominggus mengakui besarnya nilai anggaran pembangunan menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah, terutama dalam memastikan efektivitas pelaksanaan program di lapangan.
Pasalnya, sejumlah persoalan mendasar di Papua Barat, seperti keterbatasan akses layanan kesehatan, distribusi tenaga guru dan tenaga medis, hingga ketimpangan pembangunan antarwilayah masih menjadi pekerjaan rumah yang terus dihadapi pemerintah daerah.
Karena itu, Dominggus meminta seluruh perangkat daerah dan pemerintah kabupaten menjadikan hasil Musrenbang sebagai pedoman utama dalam penyusunan program dan penganggaran tahun 2027.
“Hasil kesepakatan Musrenbang ini harus menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah dan pemerintah kabupaten dalam menyusun dokumen perencanaan dan penganggaran tahun 2027,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi, konsistensi, dan komitmen seluruh pemangku kepentingan agar target pembangunan dapat tercapai secara optimal dan berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat Papua Barat. (dra)
