FAKFAK,KLIKPAPUA.com– Ketua Komite III DPD RI, Dr. Filep Wamafma, mendorong pemerataan penyaluran beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP) di wilayah pinggiran dan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) di Provinsi Papua Barat.
Hal itu disampaikan Senator Filep usai melaksanakan agenda reses di Kabupaten Fakfak, Jumat (8/5/2026).
Menurut dia, penyaluran PIP tahun 2026 perlu difokuskan pada peserta didik di daerah pinggiran guna memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
“Kebijakan afirmasi dalam penyaluran beasiswa sangat penting untuk mengurai kesenjangan akses pendidikan antara wilayah perkotaan dan perkampungan, terutama di daerah 3T,” ujar Filep.
Ia menegaskan, penyaluran bantuan pendidikan untuk jenjang SD hingga SMA/SMK tidak hanya berorientasi pada jumlah penerima manfaat, tetapi juga harus memperhatikan aspek pemerataan dan ketepatan sasaran.
“Penyaluran lebih menyasar peserta didik di daerah pinggiran supaya benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan,” katanya.
Menurut Filep, optimalisasi pelaksanaan PIP membutuhkan dukungan pemerintah daerah, khususnya dalam penyediaan data siswa yang akurat melalui Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
Ia juga meminta sekolah dan pemerintah daerah rutin memperbarui data penerima agar bantuan pendidikan tepat sasaran.
“Dapodik harus diperbarui secara berkala agar siswa yang benar-benar membutuhkan bisa menerima PIP,” ujarnya.
Filep menjelaskan, pada tahun 2025 program PIP di Papua Barat telah menjangkau 36.879 siswa dengan total bantuan mencapai Rp26,66 miliar.
Jumlah tersebut terdiri atas 19.487 siswa SD dengan nilai bantuan Rp7,82 miliar, 9.118 siswa SMP senilai Rp5,60 miliar, 6.006 siswa SMA senilai Rp9,70 miliar, dan 2.268 siswa SMK dengan total bantuan Rp3,53 miliar.
Menurut dia, Program Indonesia Pintar bukan sekadar bantuan tunai pendidikan, melainkan bentuk kehadiran negara dalam menjamin keberlanjutan pendidikan anak-anak Papua.
“PIP bukan sekadar bantuan pendidikan, tetapi wujud kehadiran negara untuk memastikan tidak ada anak Papua yang putus sekolah karena keterbatasan biaya,” katanya.
Filep juga menyoroti realisasi penyaluran PIP di Papua Barat yang masih lebih rendah dibandingkan sejumlah provinsi lain di kawasan Indonesia timur, seperti Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Nusa Tenggara Barat (NTB).
Ia menyebutkan, jumlah penerima PIP di Provinsi NTT mencapai 758.636 siswa dengan total bantuan Rp545,34 miliar, sedangkan Provinsi NTB mencapai 470.957 siswa dengan alokasi bantuan Rp312,93 miliar.
“Tahun ini saya akan berupaya agar kuota PIP untuk Papua Barat bisa ditambah sebanyak-banyaknya. Tetapi sekali lagi, dukungan terkait akurasi Dapodik sangat penting,” ujar Filep. (dra)
