FAKFAK,KLIKPAPUA.com- Ketua Komite III DPD RI, Dr. Filep Wamafma, menyoroti ketimpangan pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah pedalaman Kabupaten Fakfak, Papua Barat.
Hal itu disampaikan Filep usai melakukan kunjungan ke sejumlah sekolah dasar di Distrik Kramongmongga, Kamis (7/5/2026).
Menurut Filep, sejak awal dirinya mendukung program MBG karena dinilai dapat meningkatkan kualitas intelektual anak serta mendukung proses pembelajaran yang lebih baik. Namun, pelaksanaannya harus dilakukan secara adil dan merata.
“Kita mengapresiasi program pemerintah. Dari awal saya mendukung program MBG karena kita ingin makanan bergizi dapat meningkatkan intelektual anak dan mendukung pembelajaran yang berkualitas. Tetapi program ini harus berkeadilan,” ujar Filep.
Dalam kunjungannya ke Distrik Kramongmongga, ia menemukan lima sekolah dasar di wilayah tersebut belum mendapatkan program MBG.
Menurut dia, kondisi tersebut menunjukkan pelaksanaan program nasional itu belum sepenuhnya menjangkau anak-anak di daerah pedalaman.
“Anak-anak di lima sekolah dasar di Kramongmongga tidak mendapatkan MBG. Lalu apa yang kita banggakan kalau masih ada wilayah yang belum tersentuh program ini,” katanya.
Filep menegaskan, program MBG harus dapat dinikmati seluruh anak Indonesia tanpa terkecuali, mulai dari Sabang sampai Merauke, termasuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) di Papua.
Ia mengatakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang dialokasikan untuk MBG bukan hanya diperuntukkan bagi anak-anak di perkotaan, melainkan seluruh peserta didik di Indonesia.
“Kalau program ini hanya menjangkau anak-anak di kota dan tidak bisa menyentuh anak-anak di pedalaman, maka pelaksanaannya harus dievaluasi secara menyeluruh,” ujarnya.
Filep mencontohkan kondisi di Kabupaten Fakfak, di mana terdapat distrik yang telah menerima program MBG, sementara distrik lainnya belum mendapatkan layanan serupa.
Menurut dia, sebagai program nasional, MBG seharusnya memiliki mekanisme distribusi yang mampu menjangkau wilayah-wilayah pedalaman.
“Ini program nasional. Maka tugas pelaksana program di daerah adalah memastikan wilayah pedalaman juga mendapat layanan MBG,” katanya.
Ia memastikan akan menyampaikan aspirasi tersebut kepada Badan Gizi Nasional (BGN) agar wilayah 3T di Papua menjadi prioritas dalam pelaksanaan program MBG.
“Nanti kami akan memanggil BGN untuk menyampaikan aspirasi bahwa wilayah 3T di Papua harus diprioritaskan agar anak-anak di pedalaman juga bisa menikmati program MBG,” ujar Filep. (dra)
