RANSIKI,KLIKPAPUA.com – Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) RI Perwakilan Papua Barat menegaskan pentingnya sinkronisasi program dalam penyusunan rencana pembangunan daerah agar tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan oleh Arius Mofu, Anggota Pokja Papua Cerdas BP3OKP RI Perwakilan Papua Barat saat memaparkan materi pada Forum Musrembang RKPD dan Otsus Kabupaten Manokwari Selatan di GSG Petrus Abreso, Senin (4/5/2026).
Dipaparkan bahwa periode kedua percepatan pembangunan Papua tahun 2025-2029 dalam kerangka Otsus Papua Jilid II hanya berfokus pada tiga misi besar, yakni Papua Sehat, Cerdas, dan Produktif dengan visi utama mewujudkan Papua yang mandiri, adil, dan sejahtera.
“Setiap misi memiliki program prioritas secara terukur. Tidak semua program harus dijalankan sekaligus, tetapi dilaksanakan secara bertahap sesuai target lima tahun,” ujar Arius.
Sebagai contoh, sektor pendidikan yang masuk dalam misi Papua Cerdas, capaiannya diukur melalui rata-rata lama sekolah, angka partisipasi murid, dan harapan lama sekolah. Di Papua Barat sendiri, trennya menunjukkan angka positif, di mana pada 2024 rata-rata lama sekolah berada di angka 7,86 tahun dan meningkat menjadi 8,07 tahun pada 2025.
“Memang kenaikannya belum terlalu signifikan, tetapi ini menunjukkan adanya progres menuju target yang sudah ditetapkan,” katanya.
Fokus Pengembangan Pendidikan
Program prioritas Papua Cerdas difokuskan pada pengembangan satuan pendidikan inklusif melalui konsep sekolah sepanjang hari, sekolah berasrama, dan sekolah terbuka. Selain itu, juga mendorong peningkatan kualitas guru, bantuan biaya pendidikan, digitalisasi sekolah, hingga penyediaan akses internet di wilayah pedalaman dan kepulauan.
“Kalau di satu kampung belum ada sekolah, maka harus dibuka akses pendidikan. Kalau sekolah sudah ada tapi gurunya tidak tersedia, maka distribusi guru harus menjadi prioritas,” tegasnya.
Seluruh program tersebut dibiayai melalui Dana Otonomi Khusus dan wajib diintegrasikan melalui Musrenbangsus mulai dari tingkat kampung, kabupaten, hingga provinsi. Hal ini untuk memastikan program lahir dari kebutuhan masyarakat dan mencegah intervensi kepentingan tertentu.
“Program harus dibangun dari bawah, bukan ditentukan sepihak. Ini untuk memastikan pembangunan tepat sasaran,” tambahnya.
BP3OKP juga telah menyiapkan sistem interoperabilitas yang mengintegrasikan SIPD Kemendagri, sistem perencanaan Bappenas, dan sistem keuangan daerah. Mulai tahun ini, pemda harus mulai menyesuaikan, karena pada 2027 sistem ini akan menjadi acuan baku.
“Daerah yang terlambat menyesuaikan bisa kehilangan peluang mendapatkan alokasi program prioritas,” ungkapnya.
Bupati: Dana Otsus Bukan Milik Kita, Tapi Hak Masyarakat
Sementara itu, Bupati Manokwari Selatan menekankan bahwa Dana Otsus Papua Jilid II memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, infrastruktur, hingga kesejahteraan Orang Asli Papua (OAP).
Ia meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serius merancang program yang dibiayai dari dana tersebut.
“Program dan kegiatan yang diusulkan harus benar-benar sejalan dengan prioritas kebutuhan masyarakat dan pelayanan publik, serta sinkron dengan kebijakan pemerintah pusat dan provinsi,” tegasnya.
Secara khusus, Bupati mengingatkan agar pengelolaan dana dilandasi tanggung jawab moral.
“Mereka (masyarakat) adalah kakek, nenek, ayah, ibu, kakak, adik, anak, dan cucu kita. Mereka tidak akan mampu berdiri sendiri tanpa keseriusan dan ketulusan kita untuk mengangkat harkat dan martabat mereka,” katanya.
“Kita harus sadar bahwa kita adalah pelayan masyarakat. Dana Otonomi Khusus bukan milik kita sebagai aparatur pemerintah, tetapi milik masyarakat itu sendiri,” tandasnya.
RKPD 2027 Sebagai Kompas Pembangunan
Tak hanya soal Otsus, Bupati juga menyoroti pentingnya RKPD 2027 sebagai dokumen strategis yang harus sesuai dengan RPJMD 2025–2029.
“RKPD adalah kompas pembangunan kita. Ini menjadi penuntun arah, alat ukur capaian, sekaligus pengingat bahwa setiap kebijakan harus bermuara pada kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Ia mengajak seluruh elemen masyarakat, tokoh adat, agama, dan akademisi untuk aktif memberikan masukan.
“Saya mengajak kita semua meneguhkan semangat kebersamaan agar setiap langkah pembangunan menjadi pijakan kokoh menuju masa depan yang lebih cerah,” pungkasnya.(aco)
